Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Gelombang protes politik di Indonesia kerap menemukan episentrum simboliknya di Gedung DPR/MPR Senayan. Hampir setiap kali ada kebijakan kontroversial, massa mendatangi Senayan, meneriakkan kecaman, dan menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat. Pola ini berlangsung konsisten sejak reformasi: DPR menjadi panggung utama kemarahan publik. Namun, ada paradoks yang mengemuka. Eksekutif, yang sejatinya memegang kendali penuh atas perumusan dan eksekusi kebijakan, relatif lebih jarang menjadi sasaran langsung. Mengapa yang “diserang” hanya DPR, sementara sumber kebijakan berada di Istana?
Fenomena ini dapat dibaca dari beberapa lapis konteks. Pertama, faktor simbolik. DPR adalah institusi politik yang paling mudah dijangkau secara fisik maupun makna. Sebagai lembaga legislatif, mereka menyandang label wakil rakyat. Status inilah yang membuat publik merasa lebih berhak menagih dan menekan. Gedung DPR, yang berdiri megah di jantung ibu kota, pun lebih terbuka sebagai lokasi demonstrasi ketimbang Istana Negara yang steril oleh lapisan keamanan. Tekanan terhadap DPR seakan lebih mungkin didengar, meski realitasnya sering berujung pada kekecewaan.
Kedua, faktor persepsi. DPR telah lama tersandera citra negatif. Kasus korupsi, praktik politik transaksional, hingga sikap yang sering dianggap abai pada kepentingan rakyat membuat publik tidak lagi melihat DPR sebagai institusi pengawasan yang kredibel. Sebaliknya, DPR dipersepsikan sekadar sebagai “mesin stempel” kebijakan pemerintah. Stigma inilah yang memudahkan DPR dijadikan kambing hitam setiap kali kebijakan kontroversial muncul, meskipun aktor pengambil keputusan sesungguhnya adalah eksekutif.
Ketiga, faktor politik praktis. Mengarahkan kritik ke DPR relatif lebih “aman” dibandingkan menghadapkan diri langsung kepada eksekutif. Aksi di depan istana bukan hanya lebih sulit secara logistik, tetapi juga rawan berhadapan dengan aparat keamanan negara yang berada langsung di bawah kendali Presiden. Dalam kalkulasi massa, menekan DPR lebih rasional, meski hasilnya kerap tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan. DPR menjadi “sasaran empuk”, sementara eksekutif bisa tetap bekerja di balik layar tanpa tekanan berarti.
Kondisi ini menghadirkan risiko serius bagi demokrasi. Jika protes publik terus berhenti pada DPR, maka eksekutif akan terbebas dari sorotan. Padahal, kekuasaan yang paling menentukan arah kebijakan nasional berada di tangan pemerintah. Dari penetapan peraturan presiden, rancangan APBN, hingga kebijakan strategis sektor energi, pangan, atau pendidikan, semua berada di ranah eksekutif. Dengan hanya menjadikan DPR sebagai simbol protes, publik justru membiarkan ketidakseimbangan akuntabilitas berlangsung.
Oleh karena itu, orientasi kritik publik perlu diubah. DPR tetap penting ditekan agar menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan benar, tetapi eksekutif juga tidak boleh dibiarkan berada di zona nyaman. Gerakan sipil perlu berani mengarahkan sorotan langsung kepada pemerintah sebagai pengendali kebijakan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan melahirkan siklus protes simbolik tanpa mengganggu inti kekuasaan yang sesungguhnya.
Demokrasi sehat menuntut keseimbangan dalam kritik. Menekan DPR adalah bagian dari kewajiban rakyat, tetapi menuntut pertanggungjawaban eksekutif adalah syarat mutlak untuk menjaga agar negara tidak berjalan searah tanpa kontrol. Jika kritik publik hanya berhenti di Senayan, maka Istana akan tetap aman dari guncangan, sementara rakyat tetap menanggung beban kebijakan.
Sebagai catatan, kita mesti memahami struktur demokrasi kita itu ditentukan oleh eksekutif yaitu pemerintah itu sendiri pun disitu ada keterlibatan yudikatif. Oleh karenanya, sebagai masyarakat kita harus mengkritisi pemerintah sebagai penentu utama kebijakan publik.
Redaksi Energi Juang News
