Energi Juang News, Jakarta-Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlefi mendesak DPR segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang selama ini diminta masyarakat.
RUU tersebut di antaranya adalah RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, serta revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Selama lima tahun ke belakang, DPR RI tidak banyak mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi tuntutan rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat terus menuntut lewat serentetan aksi demonstrasi,” ujar Risyad dalam pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut Risyad, akumulasi dari tuntutan yang tak kunjung terpenuhi kerap memantik gelombang aksi.
Kondisi ini akhirnya membuka ruang bagi provokasi dan penunggangan kepentingan tertentu dalam demonstrasi. “Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi,” kata Risyad.
Dalam kesempatan itu, Risyad mendorong DPR agar mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang strategis dan cepat, termasuk tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat. Menurutnya, pemerintah masih memiliki opsi lain untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“Negara dapat meningkatkan pendapatan dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset, dan lain sebagainya,” kata Risyad. “Alternatif-alternatif ini harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat,” ujar dia.
Seperti diketahui, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Selasa (2/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem). Pertemuan itu digelar setelah rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
Redaksi Energi Juang News
