Setiap kali Amerika Serikat dan Iran kembali membuka jalur negosiasi, optimisme tentang perdamaian kembali menguat. Meja perundingan dipandang sebagai simbol berakhirnya konflik. Namun, anggapan itu sesungguhnya terlalu sederhana. Dalam politik internasional, negosiasi tidak selalu bertujuan menciptakan perdamaian. Sering kali, ia hanyalah cara lain untuk melanjutkan pertarungan kepentingan.
Hubungan Amerika Serikat dan Iran menunjukkan paradoks tersebut. Setelah lebih dari empat dekade diwarnai sanksi ekonomi, ancaman militer, dan persaingan geopolitik, kedua negara tetap membuka ruang dialog. Bukan karena saling percaya, melainkan karena konflik yang terus berlangsung semakin mahal dipertahankan.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Social Exchange Theory yang dikembangkan George Homans dan Peter Blau. Teori ini berpandangan bahwa suatu hubungan dipertahankan selama manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Dalam konteks hubungan internasional, negara bertindak sebagai aktor rasional yang selalu menghitung keuntungan dan kerugian sebelum mengambil keputusan.
Amerika Serikat berkepentingan menjaga stabilitas Timur Tengah, membatasi program nuklir Iran, dan melindungi kepentingan sekutunya. Sebaliknya, Iran membutuhkan pelonggaran sanksi ekonomi sekaligus pengakuan atas haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dengan demikian, negosiasi bukan dibangun atas dasar kepercayaan, tetapi atas kalkulasi kepentingan. Yang dipertukarkan bukan persahabatan, melainkan konsesi politik.
Karakter negosiasi kedua negara memperlihatkan perpaduan antara distributive negotiation dan integrative negotiation. Pada satu sisi, masing-masing mempertahankan posisi nasionalnya. Amerika Serikat menuntut pembatasan pengayaan uranium, sedangkan Iran menolak mengorbankan kedaulatannya. Namun di sisi lain, kedua pihak juga menyadari bahwa konflik berkepanjangan akan menghasilkan kerugian yang lebih besar. Karena itu, kompromi tetap menjadi pilihan ketika biaya konfrontasi melebihi manfaatnya.
Kesepakatan nuklir JCPOA pada 2015 menjadi contoh nyata bagaimana keseimbangan kepentingan berhasil dicapai. Iran bersedia membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi ekonomi. Namun, keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada 2018 memperlihatkan bahwa diplomasi yang dibangun di atas kalkulasi untung-rugi sangat mudah berubah ketika kepentingan politik berubah.
Perbedaan gaya komunikasi kedua negara semakin memperlihatkan bahwa negosiasi bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan juga pertarungan posisi tawar. Amerika Serikat menggunakan pola komunikasi low-context yang langsung, legalistik, dan menekankan transparansi melalui mekanisme inspeksi internasional. Pendekatan ini dipadukan dengan strategi coercive diplomacy, yakni mengombinasikan tekanan melalui sanksi ekonomi dengan tawaran insentif apabila Iran memenuhi tuntutan yang diajukan.
Sebaliknya, Iran lebih mengandalkan komunikasi high-context yang sarat simbol politik dan identitas nasional. Di ruang publik, Teheran menampilkan retorika perlawanan terhadap Barat. Namun, di balik itu, Iran tetap membuka jalur komunikasi melalui negara-negara mediator. Strategi strategic resistance yang diterapkannya bertujuan meningkatkan posisi tawar dengan menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan juga akan merugikan Amerika Serikat dan sekutunya.
Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi diplomatik lebih sering digunakan untuk mengelola keseimbangan kekuasaan daripada membangun kepercayaan. Negosiasi menjadi arena untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Social Exchange Theory.
Di sinilah letak persoalan diplomasi internasional saat ini. Perdamaian semakin sering diperlakukan sebagai hasil transaksi politik, bukan sebagai tujuan bersama. Selama hubungan antarnegara dibangun di atas logika untung-rugi, setiap kesepakatan akan selalu rapuh dan bergantung pada perubahan kepentingan politik masing-masing pihak.
Karena itu, negosiasi Amerika Serikat dan Iran seharusnya tidak dibaca semata sebagai kemenangan diplomasi. Ia justru memperlihatkan bahwa dalam politik global, perdamaian sering kali hanyalah hasil sementara dari keseimbangan kepentingan. Ketika keseimbangan itu berubah, konflik pun dapat kembali muncul. Dengan kata lain, yang sedang dinegosiasikan bukan hanya jalan menuju perdamaian, melainkan juga harga yang bersedia dibayar masing-masing pihak untuk mempertahankan atau mengakhiri konflik.
Oleh: Iranto
Redaksi Energi Juang News
