Energi Juang News, Jakarta— Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyatakan keheranannya atas penggunaan dana oleh Dinas Pendidikan Sumut (Disdik Sumut) untuk pengadaan jasa tenaga ahli yang mencapai nilai fantastis, yakni Rp 1,6 miliar.
Saat dimintai tanggapan usai menghadiri rapat internal di The Caldera Toba pada Selasa (8/7/2025), Bobby secara langsung menyarankan agar pertanyaan itu dilontarkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga.
“Tanya langsung ke Kadisnya lah,” ucap Bobby singkat.
Bobby pun menegaskan bahwa dirinya selaku Gubernur bahkan tidak memiliki tenaga ahli sendiri. Maka, penggunaan anggaran dalam jumlah besar oleh Disdik untuk pos tersebut membuatnya bingung.
“Tenaga ahli Gubernur aja nggak ada kok,” lanjutnya.
Informasi mengenai penggunaan anggaran ini muncul dari data di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang mencatat adanya tiga paket proyek tenaga ahli yang dianggarkan menggunakan APBD 2025.
Paket pertama adalah pengadaan jasa konsultansi perencanaan kurikulum Marsipature Hutanabe. Proyek ini dibuat pada 25 Juni 2025 dengan kode tender 10051695000. Dana yang disediakan sebesar Rp 500 juta, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) mencapai Rp 499.980.544.
Tenaga ahli dalam proyek ini ditugaskan untuk menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal Marsipature Hutanabe, yang diharapkan bisa mengakar pada budaya serta relevan dengan karakter peserta didik SMA di Sumut.
Paket kedua berkaitan dengan perencanaan sistem pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Proyek ini ditandai dengan kode tender 10051721000 dan menyerap dana Rp 600 juta dari APBD 2025.
Disebutkan dalam dokumen LPSE, kajian ini ditujukan untuk merancang sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar skema pendidikan bebas pungutan tersebut benar-benar menyentuh keadilan dan pemerataan pendidikan di Sumut.
“Kajian ini dirancang sebagai fondasi kuat untuk penyelenggaraan pendidikan yang tanpa biaya bagi peserta didik, selaras dengan prinsip kesetaraan akses,” bunyi penjelasan proyek.
Paket ketiga adalah proyek konsultansi untuk digitalisasi pendidikan SMA. Anggaran proyek ini juga sebesar Rp 500 juta, bersumber dari APBD 2025.
Proyek ini bertujuan menyusun kebijakan dan strategi digitalisasi pendidikan di Sumut. Kebijakan tersebut berbasis data, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kegiatan ini disusun agar arah pengembangan digitalisasi pendidikan bisa lebih terstruktur dan menjawab tantangan zaman,” tertulis dalam rincian proyek.
Ketiga proyek ini menimbulkan sorotan publik, terutama karena total dana mencapai Rp 1,6 miliar hanya untuk jasa konsultansi. Banyak pihak mempertanyakan urgensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut, termasuk Gubernur Bobby Nasution sendiri.
Redaksi Energi Juang News
