Energi Juang News, Jakarta- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP- PMKRI) St Thomas Aquinas beraudiensi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait masalah intoleransi yang terjadi beberapa wilayah di Indonesia.
Ketua PP-MKRI periode 2024/2026 Susana Florika Marianti Kandaimu turut prihatin dengan masalah intoleransi di Indonesia yang tidak pernah habisnya dan selalu terjadi dalam setiap tahun.
“Kami sebagai anak bangsa, sangat mengharapkan agar bangsa Indonesia rukun dan damai tidak akan ada lagi kasus-kasus intoleransi. Kami menaruh harapan besar kepada bapak menteri dan siap bekerja sama untuk mengatasinya” ujar Susana.
Saat berdialog, Susana Florika Marianti Kandaimu meminta atensi dan kehadiran dari Menteri Agama Republik Indonesia agar menghadiri dialog kebangsaan dengan generasi Muda/mahasiswa Papua bersama tokoh masyarakat.
Nardi Nandeng, selaku Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK) memaparkan persoalan intoleransi yang baru-baru terjadi. Mulai dari peristiwa perusakan lokasi retreat Kristen di Sukabumi (27 Juni 2025), kasus pelarangan ibadat yang terjadi di Arcamanik Bandung Jawa Barat, dan yang baru terjadi kasus intoleransi yang terjadi di wilayah Kalimantan.
“Tentunya masih banyak kasus intoleransi lain yang belum terdata dengan baik” ujar Nardi Nandeng.
Lanjut Nardi Nandeng, PP- PMKRI menyampaikan beberapa tuntutan kepada bapak menteri pada audiensi ini.
Pertama, agar pemerintah meninjau kembali SKB 2 Menteri.
“Kami menduga bahwa hal ini akan menjadi pemicu terjadinya konflik intoleransi yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Kedua, mempertegas kembali peran pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam memfasilitasi rumah ibadah. Ketiga, Penindakan tegas terhadap pelaku intoleransi melalui jalur hukum dan pendidikan toleransi yang konkret dan terukur.
Menteri Agama Nasaruddin Umar pun sangat menghargai kepedulian dari kaum muda seperti PMKRI.
” Pada prinsipnya semua persoalan intoleransi ini dapat diselesaikan melalui berbagai pendekatan yang baik di masyarakat kita, kami sedang berupaya dengan berbagai cara untuk membendungnya,” ujarnya.
Lanjutnya, salah satu program yang dibuat oleh Kemenag adalah membuat kurikulum cinta yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Misalnya mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Program ini terus pemerintah upayakan agar bisa membendung masalah intoleransi kedepanya.
PP- PMKRI pun berharap program ini akan segera direalisasikan kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar wacana, melainkan pemerintah harus segera turun lansung untuk mengerjakannya.
“Agar Indonesia kedepanya tetap menjadi negara damai, sejahtera, dan saling mencintai sesama umat beragama. Jika program dan penuntasan kasus intoleransi tidak diurus maka kami akan terus menyambangi kantor Kemenag dengan cara berdemonstrasi ” ujar Nandeng.
Dalam waktu dekat PP-PMKRI melaksanakan dialog kebangsaan bersama perwakilan bersama tokoh agama dan perwakilan umat dari setiap agama yang ada di Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
