Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Belakangan ini, ruang digital Indonesia diramaikan oleh dua sosok anak muda yang viral karena pernyataan mereka: Ryu Kintaro, bocah sembilan tahun yang berbicara soal menjadi perintis hidup tanpa arahan dan jaminan, serta keponakan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa jika anak muda masih berharap lapangan kerja dari pemerintah, maka Indonesia masih hidup di era kolonial. Dua pernyataan ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, karena memunculkan narasi ketangguhan personal yang mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Ryu Kintaro, dalam video pendek yang viral, menyatakan, “Yang paling seru itu hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil.” Ucapan ini tentu terdengar bijak, terlebih keluar dari mulut bocah sembilan tahun.
Namun jika kita tilik lebih dalam, narasi ini lahir dari ruang yang penuh privilege dengan dukungan orang tua yang memiliki sumber daya, relasi, dan keahlian dalam membentuk citra anak sebagai ‘pengusaha cilik’ yang inspiratif. Sangat berbeda dengan realitas mayoritas anak-anak di Indonesia yang bahkan kesulitan mendapatkan akses pendidikan atau fasilitas dasar.
Begitu pula dengan pernyataan dari keponakan Prabowo di sebuah podcast, yang menyindir anak muda yang mengandalkan pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja. Ucapan ini, meski mengandung unsur motivasi untuk mandiri, tampak mengabaikan fungsi negara yang hakikatnya adalah menjamin kesejahteraan rakyat.
Amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, dengan tegas menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Maka bukan salah rakyat jika mereka menuntut negara hadir dalam menyediakan kesempatan kerja, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi.
Persoalan yang muncul bukan hanya pada pernyataan-pernyataan tersebut, tetapi pada bagaimana media sosial turut berperan menyebarluaskan konten semacam ini tanpa filter. Dalam bukunya Amusing Ourselves to Death, Neil Postman mengingatkan bahwa televisi (dan kini media sosial) mengubah diskursus publik menjadi hiburan.
Ketika informasi disampaikan lewat medium yang didesain untuk menarik perhatian, maka konten yang viral seringkali bukan yang paling berguna, melainkan yang paling menghibur atau menggugah emosi. Sayangnya, banyak pengguna media sosial yang tidak kritis dan menelan bulat-bulat narasi motivasi yang sejatinya tidak inklusif.
Penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi pengguna media yang cerdas. Setiap konten harus dikaji dengan kesadaran bahwa konteks sosial, ekonomi, dan privilese sangat menentukan validitas suatu pesan. Mengidolakan anak kecil yang sukses sebagai entrepreneur atau tokoh yang bicara soal kemandirian ekonomi memang menarik, tapi bisa menyesatkan jika tidak melihat bahwa tidak semua orang punya modal, jejaring, dan dukungan serupa.
Alih-alih menjadikan kata-kata mereka sebagai pedoman hidup, lebih baik kita dorong narasi-narasi yang berpihak pada keadilan sosial, pemerataan akses, dan kesadaran struktural. Kita butuh lebih banyak konten yang menuntut tanggung jawab negara dan mendorong solidaritas sosial, bukan hanya glorifikasi ketangguhan individual.
Redaksi Energi Juang News
