Energi Juang News, Jakarta– Sejumlah kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengaku resah karena anggaran dana desa (ADD) triwulan II hingga kini belum dicairkan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara, menjelaskan hambatan pencairan disebabkan oleh kendala teknis pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik Pusdatin Kemendagri.
Menurut Rahmansyah, sistem tersebut sedang dalam tahap pemeliharaan sejak pekan lalu. Kondisi ini membuat seluruh proses penatausahaan keuangan, termasuk pencairan ADD, tidak bisa dilakukan karena berbasis online.
“Bukan hanya ADD yang tertunda, tetapi juga berbagai pencairan anggaran daerah lainnya,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, menyebut pihaknya telah menyerahkan 48 berkas desa ke BKAD untuk diproses lebih lanjut. Ia memastikan berkas dari seluruh desa akan dikirim pekan ini agar pencairan segera terealisasi.
Di sisi lain, para kepala desa tetap berharap dana tersebut cepat turun karena sangat dibutuhkan untuk operasional.
“Belum cair sampai sekarang. Kami hanya bisa menunggu,” ungkap salah satu kepala desa yang enggan disebut namanya.
Kepala desa lainnya menambahkan bahwa informasi soal kendala aplikasi juga ramai diperbincangkan di berbagai grup komunikasi internal.
“Semoga pencairan bisa segera dilakukan agar kegiatan desa tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Dana Desa sendiri dialokasikan untuk membiayai pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan pembinaan sosial. Sebagian besar digunakan untuk mendukung gaji perangkat desa dan biaya operasional lainnya.
Total anggaran ADD triwulan II di Kabupaten Takalar mencapai lebih dari Rp17 miliar yang diperuntukkan bagi 86 desa. Hingga kini, seluruh pihak menunggu pemulihan sistem agar pencairan bisa kembali normal.
Redaksi Energi Juang News
