Energi Juang News, Bandung– Keluarga Mahasiswa Jawa Barat Bersatu menyuarakan protes keras terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Mereka menilai adanya indikasi penyalahgunaan anggaran yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Dalam keterangan resminya, mahasiswa menilai praktik tersebut melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami melihat banyak temuan dan kajian intensif yang mengarah pada dugaan korupsi di tubuh Dishub Jabar,” tulis pernyataan tersebut.
Atas dasar itu, Keluarga Mahasiswa Jawa Barat Bersatu melayangkan enam tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Bareskrim Polri, KPK RI, dan Kejagung RI untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan kasus korupsi tersebut. Kedua, meminta Gubernur Jawa Barat menggunakan kewenangan dekonsentrasinya untuk menindak tegas pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan.
Tuntutan berikutnya adalah membuka secara transparan data anggaran dan penggunaan dana PJU di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut Gubernur menghentikan sementara seluruh proyek pengadaan PJU di Dishub Jabar serta melakukan audit internal dan eksternal oleh BPK RI.
Mereka juga menegaskan agar Kepala Dishub Jawa Barat dan Ketua UPTD III segera dicopot dari jabatannya karena diduga memonopoli proyek pengadaan. Terakhir, mereka mendesak pemerintah daerah memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih akuntabel serta bebas dari praktik mafia proyek.
“Kami tegaskan, korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada ruang bagi koruptor di Jawa Barat,” tegas pernyataan itu.
Aksi ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap nasib masyarakat Jawa Barat yang dirugikan akibat praktik korupsi.
Redaksi Energi Juang News
