Menkum Resmi Sahkan DPP PDIP 2025-2030: Megawati Masih Pimpin, Hasto Kembali Jadi Sekjen

Energi Juang News, Jakarta– Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mengesahkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030. SK pengesahan diserahkan langsung oleh Menkumham Supratman Andi Agtas di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir menerima SK bersama jajaran pengurus. Turut mendampingi Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Napitupulu, Yoseph Aryo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Penyerahan dilakukan di kantor Kemenkumham, disaksikan Dirjen AHU Widodo. Supratman menegaskan proses pengesahan berlangsung cepat berkat sistem online yang diterapkan pemerintah.

Andreas Pareira menjelaskan, ada dua SK penting yang diserahkan. Pertama, pengesahan perubahan AD/ART PDIP. Kedua, pengesahan struktur, komposisi, dan personalia pengurus pusat untuk periode 2025-2030.

Ia menyebut pendaftaran dilakukan DPP PDIP sekitar dua minggu lalu melalui sistem online Ditjen AHU. Hard copy berkas diserahkan notaris resmi dan diproses dengan cepat.

“Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Megawati kepada Pak Menteri. Kami berterima kasih atas layanan cepat Kemenkumham,” ujar Pareira.

Supratman membalas salam Megawati dan menegaskan kementerian berkomitmen memberikan pelayanan publik yang mudah dan transparan.

Dengan penyerahan SK ini, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 sah secara hukum dan resmi mulai bekerja.

Berikut ini struktur lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mercy Barends

Sekretariat dan Bendahara

30. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie OFP
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
36. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
37. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Redaksi Energi Juang News