Energi Juang News, Jakarta– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing tidak boleh merugikan nelayan. Ia menilai aktivitas melaut harus tetap lancar meski proyek itu dikerjakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Yang paling penting bagi pemerintah DKI adalah nelayan tetap bisa melaut tanpa hambatan,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Kamis (11/9/2025).
Pramono mengaku telah memerintahkan dinas terkait memanggil PT Karyacipta Nusantara selaku kontraktor pagar beton tersebut. Ia mendesak perusahaan memberi jaminan akses laut terbuka bagi nelayan.
“Saya sudah minta dinas mengundang pihak perusahaan agar memastikan akses nelayan tidak terganggu,” ujarnya menegaskan.
Pantauan lapangan pada Mei 2025 memperlihatkan pagar beton Cilincing masih dalam tahap pembangunan. Kini, struktur beton sepanjang tiga kilometer itu sudah beroperasi sebagai penampungan batu bara curah.
Sejumlah nelayan mengaku kesulitan mencari ikan sejak pagar beton berfungsi. Mereka menilai wilayah tangkap menyempit dan laut mulai tercemar limbah.
Ending (50), salah satu nelayan, mengaku pendapatannya merosot drastis. Sebelum ada pagar laut, ia bisa meraup Rp2,5–3 juta per hari.
“Sekarang hasil tangkapan hanya Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Kadang cuma cukup bayar solar, buat makan pun kurang,” keluhnya.
Ia menambahkan, biaya melaut sekali jalan sekitar Rp80 ribu. Dua minggu terakhir, hasil tangkapannya terus menurun hingga sering pulang tanpa uang.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran nelayan akan kehilangan mata pencaharian. Mereka mendesak pemerintah bertindak cepat agar akses laut kembali normal.
Pramono memastikan Pemprov DKI akan mengawal agar hak nelayan terlindungi. Ia berjanji berkoordinasi dengan KKP untuk mencari solusi tanpa merugikan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
