Energi Juang News, Jakarta– Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hardianto, program yang berjalan sembilan bulan itu tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi sudah menunjukkan kegagalan sistemik yang membahayakan anak-anak sekolah.
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR RI, Ari menyampaikan rekomendasi langsung agar Presiden menutup program MBG. “Ini bukan lagi sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan kerusakan sistem tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” tegasnya.
Hentikan Program, Lakukan Evaluasi Total
JPPI menilai pemerintah tidak bisa terus memaksakan MBG. Ari meminta penghentian segera dan evaluasi total atas tata kelola BGN. Ia menegaskan, Presiden bertanggung jawab langsung memastikan keselamatan anak berada di atas kepentingan politik.
Anak Bukan Target Politik
Menurut Ari, MBG justru mengabaikan kebutuhan spesifik anak di tiap daerah. Pemberlakuan program seragam dinilai berisiko, bahkan berpotensi menimbulkan kasus keracunan. “Keselamatan anak harus diutamakan, jangan dikorbankan demi target politik,” ujarnya.
Laporan tenaga medis juga menguatkan kritik tersebut. MBG dianggap tidak mendukung tumbuh kembang anak dan justru membebani guru maupun orang tua.
Anggaran Pendidikan Jangan Dijarah
JPPI juga menolak keras penggunaan dana pendidikan untuk membiayai MBG. Menurut Ari, anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan membantu anak putus sekolah. “Jangan habiskan dana pendidikan untuk sekadar makan-makan,” katanya.
Meski kritik tajam terus berdatangan, pemerintah justru berencana memperluas program MBG. JPPI pun menutup rekomendasinya dengan permintaan tegas agar DPR menyampaikan aspirasi ini langsung ke Presiden.
“Program ini harus dihentikan sekarang juga. Evaluasi total sistem MBG adalah langkah mutlak,” pungkas Ari.
Energi Juang News
