Energi Juang News, Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak penghentian seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis (MBG) yang sudah beroperasi.
ICW menilai banyak permasalahan yang melumuri program MBG, sudah tidak bisa lagi dimaklumi.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat,” kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani ketika ditemui di Kantor ICW, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Lembaga yang fokus pada advokasi pencegahan rasuah ini membuka kanal pengaduan untuk program makan gratis sejak April 2025. Dari laporan yang dihimpun, ICW menemukan berbagai macam persoalan. Yaitu, adanya ketimpangan kualitas pada menu dan peralatan makan, porsi yang tidak sesuai, dan banyaknya makanan yang tidak tersantap oleh siswa karena tidak selera.
Selain itu, inklusivitas menu makanan juga masih bermasalah, khususnya menu untuk siswa di sekolah luar biasa (SLB) yang masih diseragamkan dengan siswa di sekolah reguler. “Padahal dalam konteks pemenuhan kebutuhan gizi di SLB tentu beda, dan seharusnya dilihat begitu ya,” kata Eva.
ICW juga mendapatkan keluhan dari para guru yang mendapatkan beban tambahan tanpa ada insentif. Kemudian ditemukan pula keterlibatan anggota dewan, kepolisian, hingga anggota militer yang ikut bermain dalam proyek program makan bergizi gratis ini.
Dengan tumpang tindihnya konflik kepentingan semacam itu, Eva berpendapat tak mengherankan jika kasus keracunan terus terjadi. ICW mencatat sedikitnya 3.594 siswa telah keracunan menu MBG terhitung mulai April hingga September 2025.
Temuan tersebut di berbagai daerah, antara lain Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Jawa Timur. “Kita melihat bagaimana sebuah kebijakan yang tidak bijak, dan juga dibajak oleh negara, alih-alih untuk menjawab kebutuhan MBG,” ujar dia.
Oleh karena itu, ICW menuntut pemerintah menutup program ini, dan segera melakukan evaluasi total. ICW memberikan empat indikator hasil evaluasi yang harus dipenuhi jika nantinya program ini ingin kembali melanjutkan.
Empat catatan tersebut di antaranya perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan program ini benar-benar berlokasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik.
Redaksi Energi Juang News
