Energi Juang News, Lima– Pemerintah Peru resmi menetapkan keadaan darurat di ibu kota Lima setelah gelombang unjuk rasa antipemerintah kembali berujung bentrokan, menewaskan seorang demonstran dan melukai lebih dari seratus orang.
Keputusan diumumkan oleh Kepala Kabinet Ernesto Alvarez, yang menegaskan langkah itu sebagai upaya meredam kekacauan. “Kami akan menetapkan keadaan darurat setidaknya di Metropolitan Lima,” kata Alvarez dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2025).
Awalnya aksi turun ke jalan berlangsung damai. Namun kerusuhan pecah ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos pagar di sekitar Gedung Kongres. Massa melempar batu, menyalakan kembang api, dan situasi segera dibalas polisi dengan gas air mata.
Korban tewas bernama Eduardo Ruiz, seorang rapper 32 tahun, diumumkan langsung oleh Presiden Jose Jeri. Ruiz ditembak saat bentrokan pada Rabu (15/10).
Kepala Kepolisian Peru, Jenderal Oscar Arriola, mengonfirmasi peluru dilepaskan seorang anggota Direktorat Investigasi Kriminal yang tengah diserang massa. Polisi tersebut kini ditahan dan akan diberhentikan dari jabatannya.
Ruiz menjadi korban jiwa pertama sejak gelombang protes yang dipelopori generasi muda atau Gen Z di Peru. Data resmi menyebutkan 113 orang luka-luka, terdiri dari 29 warga sipil dan 84 aparat.
Gelombang demonstrasi ini dipicu kejatuhan Presiden Dina Boluarte yang dimakzulkan parlemen pada 10 Oktober lalu. Boluarte disalahkan atas meningkatnya korupsi, pemerasan, hingga kriminalitas yang merajalela di jalanan Peru.
Kehidupan sehari-hari warga dibayang-bayangi kejahatan geng, termasuk Los Pulpos dan Tren de Aragua, yang terkenal melakukan pemerasan hingga penculikan untuk tebusan.
Namun, kepemimpinan Presiden sementara Jose Jeri dinilai belum mampu menenangkan publik. Ribuan orang tetap memadati jalanan menuntut langkah nyata memberantas kriminalitas.
Jeri berjanji akan “menyatakan perang” terhadap kejahatan terorganisir. Ia juga meminta Kongres memberi wewenang khusus agar undang-undang keamanan darurat bisa diberlakukan tanpa voting panjang di parlemen.
Langkah ini dianggap krusial mengingat pemilu baru akan digelar pada April tahun depan. Sampai saat itu, pemerintahan Jeri harus membuktikan bisa mengembalikan ketertiban di tengah situasi yang semakin panas.
Redaksi Energi Juang News
