Energi Juang News, Jakarta– Gubernur Jawa Barat (KDM) Dedi Mulyadi menepis tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait adanya dana pemerintah daerah sebesar Rp 4,1 triliun yang disebut mengendap di bank dalam bentuk deposito.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025), KDM menegaskan tidak ada dana Pemprov Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito sebagaimana diberitakan sebelumnya.
“Jadi ada nggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada,” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan data keuangan per 30 September 2025, dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat Rp 3,8 triliun dan tersimpan dalam kas daerah berbentuk giro, bukan deposito.
Dana BLUD Tak Termasuk Kas Daerah
KDM menjelaskan bahwa selisih dana yang disebutkan berasal dari deposito milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di luar kas pemerintah provinsi. Ia menegaskan, pengelolaan dana BLUD merupakan kewenangan masing-masing lembaga, bukan tanggung jawab langsung Pemprov.
“Yang tersisa itu adalah deposito milik BLUD di luar kas daerah, dan itu menjadi kewenangan mereka masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan klarifikasi ini sudah berdasarkan penjelasan resmi dari Bank Indonesia (BI). Karena itu, ia menilai informasi yang menyebut dana Rp 4,1 triliun mengendap di bank tidak sesuai fakta.
Purbaya Buka Suara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut data mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di bank berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, laporan itu rutin dikirim oleh perbankan kepada BI dan mencakup semua bentuk simpanan daerah, termasuk giro dan deposito.
“Itu data dari sistem monitoring BI. Ada tanda dan flag-nya, mana punya siapa, termasuk jenis simpanannya,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Purbaya mempersilakan KDM untuk memverifikasi data tersebut langsung ke BI. “Kalau mau tahu detailnya, periksa saja sendiri ke BI. Jangan minta saya yang kerja,” tegasnya.
Fokus pada Transparansi
KDM menegaskan Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap polemik data ini tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap pengelolaan fiskal Jawa Barat.
“Semua data kami terbuka, bisa diverifikasi oleh siapa pun,” tutupnya.
Redaksi Energi Juang News
