Energi Juang News, Jakarta— Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai langkah Hasan Nasbi mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tindakan yang kurang pantas. Ia menegaskan, posisi Hasan sebagai Komisaris Pertamina membuatnya terikat secara etika dengan struktur pemerintahan yang ada.
Menurut Syahganda, Hasan seharusnya memahami batasan jabatan publiknya. “Kalau sekarang dia Komisaris Pertamina, ya semestinya tahu hierarki. Dia tidak seharusnya mengkritik Menkeu yang juga berada dalam sistem pemerintahan,” ujar Syahganda di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, sebagai pejabat di perusahaan pelat merah, Hasan menerima gaji dari uang negara. Karena itu, sudah sewajarnya bila ia mendukung kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya.
Syahganda mencontohkan pengalamannya sendiri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, ia pernah ditawari jabatan komisaris, namun menolak karena tak ingin kehilangan kebebasan dalam mengkritik pemerintah. “Kalau sudah terima uang negara, ya konsekuensinya tak bisa sembarang bicara,” ujarnya.
Sebelumnya, Hasan Nasbi melalui kanal YouTube-nya menilai gaya komunikasi Menkeu Purbaya kerap menyinggung pejabat lain. Ia khawatir gaya tersebut bisa merusak kekompakan antarpejabat di kabinet.
“Sesama anggota pemerintahan jangan saling serang di depan publik. Itu bisa menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak solid,” kata Hasan.
Menurutnya, kritik internal sebaiknya dilakukan di ruang tertutup. “Kalau mau debat, mau marah, silakan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di depan publik, itu malah memberi ruang bagi pihak yang ingin melihat pemerintah terpecah,” ujarnya.
Pernyataan dua tokoh ini pun memunculkan perdebatan baru: sejauh mana pejabat publik bisa menyampaikan kritik tanpa melanggar etika jabatan yang mereka emban.
Redaksi Energi Juang News
