Energi Juang News, Jakarta- Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini berlangsung sengit dan penuh kejutan. Interupsi bertubi-tubi mengiringi pembahasan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar, yang memicu protes keras dari sejumlah anggota Dewan.
Polemik semakin memanas sejak anggota Komisi C DPRD DKI, Lukmanul Hakim, mempertanyakan pemangkasan anggaran dan menilai alasan Pemprov tak valid. Ia menuding anak buah Gubernur salah memberikan informasi tentang daging dan susu UHT. Tak hanya subsidi, isu normalisasi Kali Krukut juga mengemuka melalui interupsi Komisi A DPRD, Achmad Yani, yang meminta Pemprov menjaga hak warga terdampak pembebasan lahan.
Penolakan terhadap pengurangan subsidi pangan juga disuarakan Legislator Fraksi Gerindra, Setyoko, yang menilai uang Rp 300 miliar sangat berarti bagi rakyat kecil. Ia mengecam perilaku birokrasi yang membuat rakyat harus “menyuap” demi layanan.
Sementara itu, Josephine Simanjuntak dari Komisi C mempertanyakan pemangkasan dana sosial dan membandingkannya dengan hibah untuk Forkopimda serta ormas. Protes kian tajam saat sidang persetujuan APBD tahun 2026 diwarnai teriakan anggota yang menuntut voting dan absensi per fraksi. Namun, pimpinan sidang tetap mengetok palu sebagai tanda pengesahan tanpa voting, menyebabkan sejumlah anggota Dewan dari PSI, Gerindra, hingga PAN memilih walk out.
Keputusan tersebut menambah panas suasana sidang yang mestinya menjadi forum solusi bagi kesejahteraan warga Jakarta. Rapat ini menegaskan pentingnya transparansi dan dialog dalam setiap kebijakan publik.
Redaksi Energi Juang News
