Energi Juang News, Tirana- Parlemen Albania kembali jadi sorotan setelah sidang pemilihan ombudsman berubah menjadi arena kekacauan di Tirana, Kamis (18/12/2025). Aksi saling dorong, lempar botol, hingga menyalakan suar mewarnai protes oposisi yang menuduh partai berkuasa curang pemilu dan merusak demokrasi.
Voting Ombudsman Berujung Chaos
Kericuhan pecah di tengah pemungutan suara untuk memilih ombudsman, pejabat tertinggi yang menangani isu hak asasi manusia di Albania. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Albania terlibat adu mulut dengan petugas keamanan, merebut mikrofon, lalu melempar botol ke arah ketua sidang Niko Peleshi yang berusaha melanjutkan proses voting.
Peleshi berulang kali menyerukan agar suasana ditenangkan dan prosedur sidang dihormati. Ia mengingatkan bahwa lembaga parlemen tidak boleh dihancurkan oleh aksi-aksi yang melampaui batas, seraya meminta semua legislator kembali tertib.
Suar Menyala dan Poster Hina PM
Situasi memanas ketika anggota parlemen oposisi menolak meninggalkan kursi-kursi kabinet pemerintahan yang sudah mereka duduki sebelum sidang dimulai. Dari dalam ruang sidang, mereka menyalakan suar yang memenuhi ruangan dengan asap pekat dan memperkuat kesan chaos di jantung lembaga legislatif.
Para pemrotes juga mengangkat poster yang membandingkan Perdana Menteri Edi Rama dengan diktator Panama Manuel Antonio Noriega Moreno. Dalam poster itu, Rama dijuluki “Noriega-nya Eropa”, sebuah sindiran keras yang menuduhnya berkuasa dengan gaya otoriter.
Tuduhan Kecurangan dan Isu Demokrasi
Oposisi menegaskan aksi mereka berakar pada tuduhan serius terhadap partai berkuasa yang dianggap melakukan kecurangan pemilu. Mereka menilai manuver politik pemerintah telah menggerus standar demokrasi di Albania dan menjadikan proses pemilihan ombudsman hanya formalitas belaka.
Bentrokan fisik di ruang parlemen ini disebut sebagai puncak dari ketegangan politik yang sudah berbulan-bulan, dipicu rangkaian protes dan tuduhan korupsi terhadap tokoh penting di lingkaran pemerintahan Rama.
Tuntutan Mundur Belinda Balluku
Salah satu tuntutan utama oposisi adalah pengunduran diri Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Infrastruktur dan Energi, Belinda Balluku. Balluku tetap mempertahankan jabatannya meski Special Court Against Corruption and Organized Crime (SPAK) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta parlemen mencabut kekebalan hukumnya.
SPAK menuduh Balluku mencampuri prosedur pengadaan publik dalam sejumlah proyek konstruksi besar dan menilai langkah hukum perlu dipercepat melalui persetujuan parlemen. Isu pencabutan kekebalan Balluku dijadwalkan dibahas dalam sidang khusus mendatang, sementara hingga kini ia belum memberikan tanggapan langsung terhadap tuduhan tersebut.
Redaksi Energi Juang News
