Energi Juang News, Jakarta— Dukungan mengalir untuk Indonesia setelah negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) resmi memilih Jakarta menjadi calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Keputusan ini menandai pengakuan regional atas peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di forum internasional. Pengumuman resmi akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Dubes Sidharto Reza Siap Pimpin Sidang HAM Dunia
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Ia akan memimpin seluruh sidang dan agenda Dewan HAM sepanjang tahun 2026 dengan pendekatan yang objektif, inklusif, dan berimbang.
Menlu Sugiono: Amanah Ini Harus Dijalankan dengan Adil
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan negara-negara kawasan Asia Pasifik terhadap Indonesia.
Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono melalui unggahan di akun Instagram resmi Menlu RI, Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk memperkuat dialog dan kolaborasi global.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” tambahnya.
Mandat Asia Pasifik dan Rekam Jejak Diplomasi HAM Indonesia
Indonesia kini menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi, giliran Asia-Pacific Group menjadi presiden pada siklus ke-20 tahun 2026. Oleh karena itu, penetapan Indonesia tak hanya sesuai prosedur, tapi juga mencerminkan reputasi diplomasi HAM yang kuat.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik muncul karena rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu kemanusiaan. Statusnya sebagai negara berkembang yang mandiri dan tidak memihak blok tertentu turut memperkuat posisi Jakarta dalam percaturan global.
Momentum 20 Tahun Dewan HAM PBB
Kepemimpinan Indonesia tahun depan bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momen ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih memiliki semangat dialog, inklusif, serta konstruktif. Kepercayaan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain diplomasi utama di kancah global.
Redaksi Energi Juang News
