Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Tetap berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur kegiatan belajar mengajar menuai kritik publik. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan adanya pemborosan atau kesia-siaan.
Celios mencatat, hingga Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap beroperasi. Setiap SPPG menyiapkan sekitar 3.000 porsi per hari, sehingga selama masa libur sekolah terkumpul sekitar 526,65 juta porsi.
Dengan asumsi biaya Rp 15 ribu per porsi, anggaran yang tersedot selama liburan mencapai sekitar Rp 7,9 triliun. Angka ini bukan sekadar baris dalam APBN, melainkan uang publik yang seharusnya menjawab kebutuhan nyata, bukan menghidupi rutinitas program yang kehilangan konteks.
Siapa Diuntungkan: Siswa atau Dapur?
Di atas kertas, MBG ditujukan untuk memperbaiki gizi anak penerima manfaat. Namun dalam praktik liburan, logika ini retak: anak tidak berada di sekolah, pengawasan menurun, sementara dapur-dapur SPPG tetap memproduksi jutaan porsi setiap hari.
Celios mengkalkulasikan potensi laba sekitar 13,33 persen per dapur, atau kurang lebih Rp 2.000 dari setiap porsi Rp 15 ribu. Artinya, dari skema liburan saja, sekitar Rp 1 triliun berpotensi mengalir ke pelaku usaha SPPG, sementara efektivitas manfaat bagi anak semakin kabur.
Problem Definition yang Melenceng
Secara teoritis, kebijakan publik yang sehat selalu berangkat dari perumusan masalah yang tepat, bukan dari keinginan mempertahankan program. Dunn mengingatkan bahwa banyak kegagalan kebijakan justru lahir dari problem definition yang keliru, bukan semata lemahnya implementasi.
MBG dirancang untuk menjawab kekurangan gizi anak dalam ekosistem kegiatan belajar formal di sekolah. Ketika sekolah libur, struktur sosial dan institusional berubah total, sehingga menyalakan mesin program tanpa penyesuaian berarti mengabaikan realitas baru yang menjadi sasaran kebijakan.
Negara Hadir atau Sekadar Mengisi Formulir?
Esping-Andersen menggarisbawahi bahwa kebijakan kesejahteraan yang layak disebut modern harus adaptif terhadap dinamika kebutuhan sosial, bukan sekadar mengulang rutinitas administratif. Dalam konteks liburan, mekanisme distribusi, pengawasan, dan urgensi MBG tidak lagi identik dengan masa aktif belajar, sehingga menuntut desain ulang, bukan copy-paste.
Dari perspektif rights-based approach, negara memang wajib menjamin hak anak atas pangan bergizi. Namun Sen menekankan, pemenuhan hak mensyaratkan peningkatan capabilities dan manfaat nyata, bukan hanya kehadiran barang dan laporan serapan anggaran.
Saatnya Policy Switching, Bukan Kepala Batu
Melanjutkan MBG selama libur tanpa evaluasi kebutuhan hanya akan menjadikannya kebijakan simbolik. Balita non-sekolah, ibu hamil, dan keluarga miskin perkotaan sering kali lebih membutuhkan intervensi gizi langsung di rumah tangga.
Negara bisa memilih jalur yang lebih waras dengan melakukan policy switching atau policy recalibration selama liburan. Anggaran MBG sementara dapat dialihkan ke bantuan pangan berbasis keluarga dan subsidi bahan pokok.
Redaksi Energi Juang News
