Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat seluas 1.175 hektar kepada masyarakat adat di Bengkulu, Jambi, dan Bali yang mencakup 4.938 kepala keluarga merupakan langkah penting dalam memperkuat keadilan sosial dan pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Kebijakan ini tidak hanya memiliki makna administratif dalam tata kelola kehutanan, tetapi juga mengandung dimensi historis, sosiologis, dan konstitusional yang sangat mendalam.
Di tengah panjangnya sejarah marginalisasi masyarakat adat akibat berbagai kebijakan pembangunan yang sering kali mengabaikan hak-hak komunal atas tanah dan hutan, penetapan hutan adat menjadi bentuk koreksi negara terhadap ketimpangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Karena itu, kebijakan tersebut patut diapresiasi sekaligus dijadikan momentum untuk memperluas pengakuan hutan adat di berbagai wilayah Indonesia lainnya.
Pengakuan atas Hak yang Telah Lama Terabaikan
Dalam perspektif teori keadilan, filsuf politik John Rawls menjelaskan bahwa institusi sosial yang adil harus mampu memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara kepada kelompok-kelompok yang paling rentan. Prinsip justice as fairness mengharuskan negara memastikan bahwa kelompok yang selama ini mengalami ketidakadilan memperoleh perlakuan yang mampu memperbaiki posisi mereka dalam struktur sosial.
Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang dalam banyak kasus mengalami peminggiran akibat ekspansi industri ekstraktif, perkebunan skala besar, maupun kebijakan kehutanan yang sentralistis. Ketika negara menetapkan hutan adat dan mengakui hak kelola masyarakat adat atas wilayahnya, negara sesungguhnya sedang menjalankan fungsi korektif untuk mengurangi ketimpangan historis tersebut.
Pengakuan hutan adat juga sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hutan Adat sebagai Bentuk Keadilan Agraria
Penetapan hutan adat tidak dapat dipisahkan dari agenda reforma agraria dan keadilan penguasaan sumber daya alam. Sosiolog agraria Wolf Ladejinsky menegaskan bahwa distribusi hak atas tanah yang lebih adil merupakan fondasi bagi stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.
Selama bertahun-tahun, berbagai konflik agraria terjadi karena tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun negara. Dalam banyak kasus, masyarakat adat kehilangan akses terhadap ruang hidup yang selama turun-temurun mereka kelola.
Penetapan hutan adat memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi masyarakat. Kepastian tersebut bukan hanya melindungi wilayah adat dari ancaman perampasan lahan, tetapi juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam berhadapan dengan berbagai kepentingan ekonomi yang masuk ke wilayah mereka.
Dengan demikian, kebijakan Menhut Raja Juli Antoni tidak sekadar memberikan status hukum atas kawasan hutan, melainkan juga memperkuat hak-hak dasar warga negara yang selama ini rentan terpinggirkan.
Menjaga Hutan Melalui Masyarakat Adat
Selain menghadirkan keadilan, pengakuan hutan adat juga memiliki nilai ekologis yang sangat strategis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan penjaga hutan yang efektif.
Peraih Nobel Ekonomi Elinor Ostrom melalui teori common pool resources menjelaskan bahwa komunitas lokal yang memiliki hak dan aturan yang jelas atas sumber daya bersama sering kali mampu mengelolanya secara lebih berkelanjutan dibandingkan model pengelolaan yang sepenuhnya tersentralisasi.
Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola masyarakat adat memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah karena masyarakat memiliki hubungan sosial, budaya, dan spiritual yang kuat dengan wilayahnya.
Hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlanjutan kehidupan komunitas. Karena itu, pengakuan hutan adat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, pengakuan tersebut merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.
Negara Harus Mempercepat Penetapan Hutan Adat
Meskipun langkah penetapan 1.175 hektar hutan adat tersebut patut diapresiasi, pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar. Di berbagai daerah masih terdapat banyak komunitas adat yang belum memperoleh pengakuan resmi atas wilayah adat mereka.
Proses penetapan yang panjang, kompleksitas administrasi, keterbatasan pemetaan wilayah adat, serta belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah di sejumlah wilayah sering menjadi hambatan utama.
Padahal, semakin lama pengakuan ditunda, semakin besar pula risiko terjadinya konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat.
Negara perlu mempercepat inventarisasi wilayah adat, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta menyederhanakan prosedur pengakuan tanpa mengurangi aspek verifikasi yang diperlukan.
Pemerintah juga perlu menjadikan pengakuan hutan adat sebagai agenda nasional yang terukur, dengan target yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh bergantung pada dinamika politik sesaat, melainkan harus menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi.
Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada masyarakat adat di Bengkulu, Jambi, dan Bali merupakan langkah penting dalam menghadirkan keadilan sosial, memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara dapat hadir sebagai pelindung kelompok-kelompok yang selama ini berada di posisi rentan dalam penguasaan sumber daya alam.
Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada 1.175 hektar dan 4.938 kepala keluarga saja. Masih banyak komunitas adat di berbagai penjuru negeri yang menunggu pengakuan serupa.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat penetapan hutan adat secara lebih luas agar cita-cita keadilan agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan pelestarian lingkungan dapat diwujudkan secara nyata. Pengakuan hutan adat pada akhirnya bukan sekadar kebijakan kehutanan, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi amanat konstitusi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
