Esteria Tamba
(Penulis, aktivis)
Kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa di kursi Menteri Keuangan mengguncang wajah birokrasi ekonomi Indonesia. Dalam hitungan minggu, istilah “Purbaya Effect” mendominasi ruang publik menggambarkan gaya kepemimpinan baru yang tegas, berani mengkritik status quo, namun juga memantik gesekan antar-kementerian. Banyak pihak menilai gebrakan Purbaya sebagai energi segar pasca era Sri Mulyani, tapi sebagian lainnya menilai langkahnya terlalu agresif dan berpotensi menabrak batas koordinasi lintas lembaga.
Purbaya dikenal dengan pendekatan “ekonomi real” yang berpijak pada data lapangan, bukan sekadar laporan teknokratik. Dalam berbagai forum, ia menilai kebijakan fiskal selama ini terlalu konservatif dan kurang pro-rakyat. Ia ingin mempercepat stimulus sektor produktif, membuka keran fiskal lebih luas untuk UMKM, pertanian, dan infrastruktur dasar.
Namun, pendekatan itu memantik resistensi. Beberapa kementerian menilai Purbaya “terlalu ikut campur” dalam ranah di luar Kemenkeu. Sejumlah analis menyebutnya sebagai “benturan mazhab” antara gaya Sri Mulyani yang disiplin dan berhati-hati, dengan Purbaya yang pro-risiko dan ekspansif.
Baca juga : Purbaya Setuju dengan Jokowi Soal Kereta Cepat, Tapi…
Pertanyaannya: apakah perbedaan ini baik bagi sistem ekonomi Indonesia?
Jawabannya: bisa iya, bisa tidak tergantung sejauh mana transparansi dan koordinasi dijaga.
Secara positif, “Purbaya Effect” menghadirkan keberanian untuk menantang stagnasi birokrasi. Ia menggugah kesadaran bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan menjaga angka defisit; negara butuh keberanian untuk menggerakkan ekonomi riil. Seperti dikatakan Katadata, langkah-langkah Purbaya membawa semangat perubahan yang “mendobrak zona nyaman fiskal” sesuatu yang selama ini dianggap tabu.
Namun sisi negatifnya tak bisa diabaikan. Pendekatan fiskal agresif tanpa kerangka hukum yang kokoh bisa berujung pada chaos koordinasi dan risiko fiskal. Banyak ekonom memperingatkan bahwa tanpa pagar disiplin anggaran, program ambisius hanya akan menambah beban utang dan inflasi. Dalam pandangan beberapa pengamat kebijakan, perbedaan visi antara Purbaya dan Sri Mulyani bisa menjadi “kompetisi ide yang sehat” asalkan tak berubah jadi konflik ego antar-elite.
Dari perspektif aktivis kebijakan publik, Purbaya Effect adalah momen penting untuk menilai ulang paradigma ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia terjebak pada angka pertumbuhan 5% tanpa transformasi struktural berarti. Mungkin Purbaya benar: ekonomi tak bisa tumbuh kalau kebijakan publik terus dikekang oleh ketakutan akan defisit. Tapi keberanian fiskal juga harus disertai keadilan distribusi dan keberlanjutan sosial.
Kita butuh “Purbaya Effect” yang bukan sekadar keras bicara, tapi transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil. Bukan sekadar reformasi angka, tapi reformasi keberanian moral untuk membangun ekonomi yang berpihak pada manusia, bukan hanya pasar.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai apakah Purbaya menjadi reformis sejati atau sekadar badai sesaat yang mengguncang birokrasi tanpa meninggalkan sistem yang lebih adil. Karena perubahan sejati tidak diukur dari seberapa keras seorang menteri berbicara, tapi seberapa dalam rakyat merasakan hasilnya.
Redaksi Energi Juang News
