Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Kembalinya Donald Trump ke panggung politik dunia dengan jargon khasnya, “drill, baby, drill”, bukan sekadar nostalgia politik, melainkan sebuah deklarasi ekonomi dan geopolitik yang sangat terencana. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menjadi eksportir energi fosil terbesar di dunia minyak, gas, hingga batubara dan menjadikannya instrumen utama kebijakan luar negeri. Di balik teriakan “ekspor energi ke seluruh dunia” itu, tersimpan motivasi yang lebih dalam: mengamankan kembali dominasi energi global Amerika yang sempat goyah di tengah transisi energi hijau.
Kebijakan Trump meninggalkan komitmen energi bersih yang dibangun di era Obama dan Biden, bahkan menolak arah Net Zero yang didorong lembaga internasional. Ia melihat energi fosil bukan sebagai ancaman iklim, tetapi sebagai senjata ekonomi. Faktanya, Amerika memang punya modal besar untuk itu. Dengan cadangan batubara sebesar 264 miliar ton dan gas terbukti 322 triliun kaki kubik, AS memegang kendali atas salah satu sumber energi paling melimpah di dunia. Dalam kacamata Trump, cadangan ini bukan beban moral, melainkan aset strategis untuk menekan negara lain.
Langkahnya sejalan dengan upaya menyeimbangkan neraca perdagangan AS yang terus tekor. Jika dulu ia mengandalkan tarif tinggi untuk mengendalikan barang impor, kini Trump memanfaatkan batubara, gas, dan minyak sebagai “komoditas kekuatan lunak baru”. Negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan sudah antre menjadi pembeli energi Amerika, memperlihatkan bahwa strategi ini bukan angan-angan belaka, melainkan kebijakan ekonomi realistis yang bertumpu pada penguasaan pasar energi global.
Namun ambisi energi fosil ini juga membuka kembali babak lama dalam politik luar negeri AS termasuk terhadap Venezuela. Negara Amerika Latin itu memegang salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Ketika Trump secara agresif mendukung penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan mendorong sanksi internasional, banyak analis menilai langkah itu tak semata soal demokrasi, melainkan tentang minyak.
Trump secara terbuka menyebut Venezuela sebagai “negara gagal” yang perlu diselamatkan, tetapi di balik retorika itu terdapat kepentingan mengontrol pasokan energi global dan menyingkirkan kekuatan minyak yang tidak sejalan dengan kebijakan Washington.
Keterkaitan antara kebijakan domestik energi fosil dan sikap eksternal terhadap Venezuela semakin jelas jika dilihat dari konteks pasar. Ketika AS berencana membanjiri pasar dengan bahan bakar fosil murah, menyingkirkan pesaing potensial seperti Venezuela menjadi bagian dari strategi agar minyak Amerika tetap kompetitif di pasar global.
Dengan mengkriminalisasi pemerintahan Caracas, Washington menciptakan instabilitas yang membuat ekspor minyak Venezuela terganggu dan pada akhirnya, membuka ruang lebih besar bagi Amerika untuk mengisi kekosongan suplai.
Kritiknya jelas: kebijakan Trump bukan hanya langkah mundur terhadap upaya dekarbonisasi dunia, tetapi juga memperkuat ketergantungan global pada energi kotor demi stabilitas ekonomi semu. Lorne Stockman dari Oil Change International mengingatkan, jika AS memaksa dunia membeli energi fosilnya, maka transisi energi global akan melambat secara drastis. Namun bagi Trump, itu adalah harga kecil untuk membayar supremasi ekonomi Amerika.
Pada akhirnya, kebijakan energi Trump menunjukkan bahwa di dunia yang kian panas secara harfiah dan politis minyak masih menjadi darah politik global. Dan di bawah Trump, Amerika tampaknya siap menyalakan kembali mesin bor lamanya, bukan hanya untuk menggali sumber daya bumi, tapi juga menggali ulang pengaruhnya di tatanan dunia.
Redaksi Energi Juang News
