Energi Juang News, Bandung- Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, Angie Natesha Goenadi menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Dia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat merupakan ‘harga mati’ bagi demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, menarik kembali hak pilih rakyat ke tangan legislatif adalah langkah mundur yang mencederai tatanan yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Demokrasi kita sudah berada di jalur yang benar dengan melibatkan rakyat secara langsung. Jika sekarang pemilihan dikembalikan ke DPRD, itu namanya kita setback atau mundur jauh ke belakang,” ujar Angie, Jumat (16/1/2026).
Pilkada langsung, kata dia, menciptakan ikatan emosional dan tanggung jawab moral yang kuat antara pemimpin dan konstituennya. Dalam sistem ini, setiap calon kepala daerah dituntut turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan menawarkan solusi nyata.
“Kalau lewat DPRD, interaksinya hanya menjadi urusan elit ke elit saja. Rakyat akhirnya hanya bisa menonton dari jauh, padahal merekalah yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan pemimpin tersebut. Kita tidak boleh mengebiri hak konstitusional warga hanya karena alasan teknis,”katanya.
Selain persoalan kedaulatan, Angie juga menyoroti risiko meningkatnya praktik politik transaksional atau politik ‘di bawah meja’ jika keputusan diambil di ruang-ruang rapat dewan yang tertutup. Baginya, transparansi adalah kunci utama dalam memilih pemimpin di era keterbukaan informasi seperti sekarang.
“Kita ingin pemimpin dengan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan hasil lobi-lobi antar fraksi. PDI Perjuangan berkomitmen agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan diwakilkan,” katanya.
Angie mengakui bahwa Pilkada langsung memang masih memiliki kekurangan, seperti isu politik uang hingga rendahnya partisipasi. Namun, kata dia, jalan keluarnya bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, tapi memperbaiki sistem penyelenggaraannya.
“Solusinya adalah memperketat pengawasan, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan memperkuat pendidikan politik. Energi bangsa ini harusnya dialokasikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita agar bebas politik uang, bukan malah menutup ruang partisipasi rakyat,” ucapnya.
PDI Perjuangan memang menjadi partai paling vokal menolak wacana mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol Jakarta, pada Senin 12 Januari 2026, penolakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Redaksi Energi Juang News
