Energi Juang News, Jakarta— Gelombang dukungan untuk Tempo memuncak di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Koalisi masyarakat sipil turun ke jalan memprotes gugatan yang dilayangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas atas karya motion graphic Tempo berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” edisi 16 Mei 2025.
Massa aksi berasal dari berbagai organisasi, termasuk AJI Indonesia, AJI Jakarta, dan Amnesty International. Sejumlah jurnalis Tempo juga terlihat di lokasi membawa poster dengan berbagai seruan kritis. Beberapa poster bertuliskan “Pers Bukan Humas Pemerintah” dan “Rezim Otoriter Takut Media Kritis”. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Erick Tanjung, menegaskan gugatan Amran telah menyalahi aturan.
Menurut Erick, penyelesaian sengketa pemberitaan hanya bisa dilakukan melalui Dewan Pers. “Langkah hukum Menteri Pertanian ini mengabaikan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya lantang.
Ia menyebut tindakan Amran sebagai bentuk pelanggaran terhadap independensi jurnalisme nasional. Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, turut menyuarakan penolakannya dalam orasi di depan PN Jaksel. Nany menilai menggugat media ke pengadilan adalah bentuk sesat pikir dalam demokrasi.
“Media adalah penjaga publik. Kalau takut dikritik, mundur saja dari jabatan,” tegasnya. Para pengunjuk rasa menilai gugatan ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.
Mereka mendesak pengadilan agar menghormati mekanisme Dewan Pers dan menolak perkara tersebut. Demonstrasi berlangsung damai namun penuh energi. Spanduk dan yel-yel menandai tekad publik membela ruang kebebasan pers.
Aksi solidaritas ini menjadi pengingat bahwa kritik terhadap kekuasaan bukanlah pelanggaran, tetapi bagian dari demokrasi. Publik berharap pengadilan memihak kebenaran dan menjaga marwah pers dari ancaman kekuasaan yang antikritik.
Redaksi Energi Juang News
