Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengumumkan daftar 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, dalam proses rekrutmen dewan pengawas lembaga regulator sektor keuangan nasional. Pengumuman ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026 yang dirilis pada 4 Maret 2026 oleh Pansel yang diketuai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Proses seleksi ini merupakan tahap awal dari rangkaian pemilihan anggota Dewan Komisioner untuk mengisi kursi yang kosong menyusul pengunduran diri beberapa pejabat tinggi OJK. Para kandidat yang lolos administratif kini akan masuk ke tahapan berikutnya, yakni penyampaian masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen psikologis, pemeriksaan kesehatan, hingga wawancara mendalam. Masyarakat pun diundang untuk memberikan aspirasi melalui laman resmi sampai 26 Maret 2026, sehingga integritas dan rekam jejak para calon dapat diobservasi publik.
Daftar 20 nama yang lolos administratif memperlihatkan latar belakang yang cukup beragam namun cenderung familiar bagi kalangan industri dan lembaga pengawas: dari pejabat internal OJK, pejabat di Bank Indonesia, kementerian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga sektor swasta seperti Danantara Asset Management. Nama-nama seperti Anton Daryono dari Bank Indonesia, Friderica Widyasari Dewi yang kini menjabat sebagai kepala pengawas di OJK, dan sejumlah pejabat kementerian keuangan muncul dalam daftar ini.
Namun, terlepas dari pluralitas nama yang lolos tahap awal ini, munculnya kontroversi seputar proses pengisian jabatan publik di Indonesia belakangan membuat pertanyaan tentang transparansi dan meritokrasi semakin mengemuka. Isu ini menjadi relevan terutama setelah Thomas Djiwandonoyang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) awal tahun 2026, meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai pencalonannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi lembaga.
Keluhan dari organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai penunjukan Thomas sebagai bentuk nepotisme yang berisiko terhadap tata kelola dan independensi BI karena hubungan kekerabatan yang dekat dengan Presiden. ICW bahkan menyoroti pola serupa dalam pengisian jabatan strategis, bahwa proses profesionalisme digantikan oleh pola “kekeluargaan”.
Sementara pihak pendukung menegaskan bahwa Thomas Djiwandono memiliki pengalaman yang relevan di bidang ekonomi dan keuangan, serta menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk kolusi atau nepotisme. Mereka menekankan kapasitas profesionalnya sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Pertanyaan yang kini berkembang adalah apakah proses di OJK kali ini akan mengikuti model meritokrasi yang ketat atau justru mencerminkan bias jaringan dan keakraban? Reformasi birokrasi dan tata kelola publik menuntut proses seleksi yang bersih, terukur, dan berbasis kompetensi semata, terutama dalam lembaga yang berperan penting menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional. Apabila persepsi nepotisme makin mengakar, maka langkah OJK dan lembaga negara lainnya perlu memberi bukti kuat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan independensi bukan hanya jargon, tetapi praktik yang nyata dalam setiap pengisian jabatan publik.
Publik kini tengah menunggu tahapan berikutnya, termasuk masukan masyarakat dan hasil akhir seleksi, sebagai indikator lebih jelas apakah proses rekrutmen ini akan memperkuat atau justru melemahkan prinsip meritokrasi di lembaga pengawas sektor keuangan.
Redaksi Energi Juang News
