Energi Juang News, Jakarta- Jaksa Agung mendorong jajaran kejaksaan di daerah untuk meningkatkan keberanian dalam menangani perkara korupsi bernilai besar. Penanganan perkara tidak lagi cukup berfokus pada dana desa, tetapi juga harus menyasar kasus dengan dampak kerugian negara yang signifikan. Arahan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Jaksa Diminta Tidak Kalah Tegas dari Pusat
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan pentingnya sikap tegas aparat penegak hukum di daerah. Ia meminta kinerja penindakan di daerah mampu menyaingi bahkan melampaui penanganan di tingkat pusat.
“Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa. Aparat harus berani menindak kasus dengan kerugian negara yang besar,” kata ST Burhanuddin saat memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa, 31 Maret 2026.
Sorotan Kasus Besar di Papua
Saat ini, Kejaksaan Tinggi Papua menangani sejumlah perkara besar. Di antaranya dugaan korupsi dana PON XX Papua dan pembangunan sarana aerosport di Mimika. Penanganan kasus-kasus ini menjadi tolok ukur keseriusan aparat dalam mengusut perkara strategis.
Selain penindakan, pemulihan kerugian negara juga menjadi perhatian utama. “Mengingat masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp 97,14 miliar di wilayah Papua,” ujarnya.
Pemulihan Aset dan Penguatan Peran Jaksa
Jaksa Agung meminta jajarannya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Ia juga menekankan pentingnya peran jaksa sebagai pengacara negara dalam mendampingi pemerintah daerah.
Pengawasan internal turut diperkuat untuk mencegah penyimpangan di tubuh institusi. Di sisi lain, aparat diminta waspada terhadap potensi perlawanan balik dari pihak yang terjerat kasus korupsi.
Pengawalan Proyek Strategis dan Evaluasi Pidana Umum
Di bidang intelijen, pengawasan terhadap 38 proyek strategis nasional di Papua menjadi prioritas. Nilai proyek tersebut mencapai sekitar Rp3,7 triliun, sehingga membutuhkan pengawalan ketat.
Sementara itu, di sektor pidana umum, Jaksa Agung menyoroti keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Ia juga menyinggung masih adanya tunggakan eksekusi terpidana dan barang bukti di sejumlah Kejaksaan Negeri.
Profesionalitas Jadi Kunci
Jaksa Agung mengingatkan seluruh aparat untuk menjaga profesionalitas. Terutama dalam menangani perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat.
Salah satu kasus yang disorot adalah penembakan pesawat Smart Air di wilayah Merauke. Penanganan perkara semacam ini dinilai menjadi ujian kredibilitas institusi penegak hukum.
Redaksi Energi Juang News
