Kedaulatan digital tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur internet atau peningkatan jumlah pengguna teknologi. Di era ekonomi platform, kedaulatan digital juga menyangkut kemampuan negara mengatur aktor-aktor global yang menguasai lalu lintas perdagangan dan data masyarakat.
Karena itu, rencana Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewajibkan platform e-commerce asing memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia merupakan langkah tepat dan strategis untuk memperkuat kedaulatan digital nasional.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari penyempurnaan aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang tengah disiapkan Kementerian Perdagangan. Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memastikan ruang digital Indonesia tidak sepenuhnya dikendalikan korporasi transnasional yang sulit diawasi.
Dalam perspektif teori kedaulatan digital, negara memiliki hak untuk mengatur arus ekonomi, data, dan aktivitas digital yang berlangsung di wilayah yurisdiksinya. Konsep ini berkembang seiring dominasi perusahaan teknologi global yang mampu mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat lintas negara.
Pemikir seperti Evgeny Morozov dan Shoshana Zuboff mengingatkan bahwa kapitalisme digital telah melahirkan kekuatan korporasi platform yang sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus melampaui kapasitas regulasi negara. Karena itu, kewajiban kehadiran fisik perusahaan asing melalui kantor perwakilan menjadi instrumen penting agar negara tidak kehilangan kontrol terhadap ruang ekonominya sendiri.
Indonesia memiliki alasan kuat untuk mengambil langkah tersebut. Kementerian Perdagangan mencatat hingga 2024 sekitar 97 persen penjual online di Indonesia berasal dari kalangan UMKM. Artinya, tulang punggung ekonomi digital nasional sesungguhnya adalah pelaku usaha kecil domestik, bukan perusahaan raksasa global.
Namun pada saat yang sama, infrastruktur platform perdagangan digital justru didominasi marketplace asing seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada.
Ketimpangan ini memunculkan persoalan serius. Ketika platform asing menguasai akses pasar, algoritma distribusi produk, hingga sistem promosi digital, UMKM lokal menjadi sangat bergantung pada kebijakan korporasi global yang sering kali tidak transparan.
Dalam teori ekonomi politik digital, kondisi tersebut dikenal sebagai platform dependency, yakni situasi ketika pelaku ekonomi lokal kehilangan posisi tawar akibat ketergantungan terhadap infrastruktur digital milik perusahaan asing.
Karena itu, kewajiban memiliki kantor resmi di Indonesia penting untuk memastikan adanya akuntabilitas hukum. Selama ini banyak persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif karena perusahaan platform beroperasi lintas negara. Ketika terjadi sengketa perdagangan, pelanggaran data, praktik predatory pricing, atau kebijakan algoritma yang merugikan pedagang kecil, negara sering menghadapi hambatan yurisdiksi.
Kehadiran kantor perwakilan akan memudahkan pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen.
Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah memang memiliki kewajiban menciptakan pasar yang adil dan melindungi kelompok ekonomi rentan dari dominasi modal besar.
UMKM Indonesia tidak boleh dibiarkan bersaing secara tidak seimbang dengan kekuatan modal dan teknologi perusahaan multinasional. Negara harus hadir memastikan transformasi digital tidak berubah menjadi proses kolonialisasi ekonomi baru melalui platform digital.
Kebijakan ini juga relevan untuk mencegah praktik monopoli dan konsentrasi kekuasaan pasar. Dalam ekonomi digital, monopoli tidak selalu terjadi melalui penguasaan barang, tetapi melalui penguasaan data, algoritma, dan akses pengguna.
Semakin besar platform, semakin kuat efek jejaring (network effect) yang membuat pesaing kecil sulit tumbuh. Jika tidak diatur, kondisi tersebut dapat menciptakan pasar digital yang eksploitatif terhadap pedagang kecil maupun konsumen.
Negara-negara lain telah lebih dahulu mengambil langkah serupa. Uni Eropa, misalnya, memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi global melalui Digital Services Act dan Digital Markets Act untuk memastikan platform digital tunduk pada hukum lokal dan tidak menyalahgunakan dominasi pasar.
Indonesia tidak boleh tertinggal dalam membangun tata kelola ekonomi digital yang berdaulat.
Tentu saja, kewajiban kantor perwakilan bukan berarti Indonesia anti investasi asing. Sebaliknya, kebijakan ini justru menciptakan kepastian hukum dan ekosistem bisnis yang lebih sehat.
Perusahaan asing tetap dapat beroperasi dan memperoleh keuntungan di Indonesia, tetapi harus tunduk pada prinsip keadilan ekonomi nasional dan tanggung jawab hukum yang jelas.
Pada akhirnya, ruang digital bukan wilayah tanpa negara. Ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional, bukan semata kepentingan korporasi global. Ketika 97 persen pelaku perdagangan online berasal dari UMKM lokal, maka regulasi yang melindungi mereka bukanlah proteksionisme berlebihan, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap fondasi ekonomi rakyat.
Rencana pemerintah mewajibkan platform e-commerce asing memiliki kantor resmi di Indonesia karena itu patut didukung. Langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya membangun kedaulatan digital, memperkuat perlindungan terhadap UMKM, menciptakan pengawasan yang efektif, dan memastikan ekonomi digital nasional berkembang secara adil serta berkelanjutan.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
