Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah fasilitas yang dibangun dan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah beban keuangan negara dalam jumlah besar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelebihan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian terkait pelaksanaan program MBG di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Jumlah Dapur MBG Melampaui Target
Menurut data yang dipaparkan Zulkifli, jumlah dapur MBG saat ini mencapai 27.877 unit. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 21.000 unit.
Dengan demikian, terdapat kelebihan sekitar 6.877 dapur dari kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika setiap SPPG memperoleh insentif Rp6 juta per hari, maka pemerintah harus menanggung tambahan biaya sekitar Rp41 miliar per hari atau sekitar Rp1,2 triliun per bulan.
“Ini yang perlu ditata agar diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulkifli dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti lonjakan pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Awalnya pemerintah hanya menargetkan sekitar 2.000 titik, namun jumlahnya kini tercatat mencapai 8.617 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan (SK) pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara dapur yang telah selesai dibangun baru sekitar 1.700 unit.
Menurut Zulkifli, kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan riil dan jumlah proyek yang telah mendapatkan persetujuan.
Skema Investasi Jadi Sorotan
Zulkifli menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis yang sebelumnya disepakati antara investor dan pimpinan BGN terdahulu, pembangunan SPPG di wilayah 3T mendapatkan penggantian investasi hingga 120 persen yang dibayarkan selama empat tahun.
Artinya, investasi sebesar Rp1 miliar untuk satu dapur dapat diganti menjadi Rp1,2 miliar oleh pemerintah dalam periode tersebut.
“Kalau investasi Rp1 miliar, dibayar Rp1,2 miliar selama empat tahun. Ini luar biasa,” ujar Zulkifli.
Ia menilai skema tersebut perlu ditinjau kembali agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan sesuai kebutuhan.
Pemerintah Lakukan Penataan Ulang
Pemerintah berencana melakukan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di berbagai daerah sekaligus melakukan refocusing penerima manfaat program MBG.
Ke depan, program ini akan diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, pembenahan juga dilakukan pada struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pengelola program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 melantik Nanik Deyang sebagai Kepala BGN. Nanik sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN dan menggantikan Dadan Hindayana. Presiden juga menunjuk Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.
Para pejabat yang digantikan saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BGN dan telah ditahan oleh Kejaksaan Agung.
Zulkifli mengatakan langkah penataan tata kelola MBG membutuhkan waktu. Menurut dia, pemerintah memperkirakan proses pembenahan tersebut akan berlangsung sekitar satu bulan.
“Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulkifli.
Pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah fasilitas yang dibangun dan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah beban keuangan negara dalam jumlah besar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelebihan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian terkait pelaksanaan program MBG di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Jumlah Dapur MBG Melampaui Target
Menurut data yang dipaparkan Zulkifli, jumlah dapur MBG saat ini mencapai 27.877 unit. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 21.000 unit.
Dengan demikian, terdapat kelebihan sekitar 6.877 dapur dari kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika setiap SPPG memperoleh insentif Rp6 juta per hari, maka pemerintah harus menanggung tambahan biaya sekitar Rp41 miliar per hari atau sekitar Rp1,2 triliun per bulan.
“Ini yang perlu ditata agar diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulkifli dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti lonjakan pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Awalnya pemerintah hanya menargetkan sekitar 2.000 titik, namun jumlahnya kini tercatat mencapai 8.617 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan (SK) pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara dapur yang telah selesai dibangun baru sekitar 1.700 unit.
Menurut Zulkifli, kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan riil dan jumlah proyek yang telah mendapatkan persetujuan.
Skema Investasi Jadi Sorotan
Zulkifli menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis yang sebelumnya disepakati antara investor dan pimpinan BGN terdahulu, pembangunan SPPG di wilayah 3T mendapatkan penggantian investasi hingga 120 persen yang dibayarkan selama empat tahun.
Artinya, investasi sebesar Rp1 miliar untuk satu dapur dapat diganti menjadi Rp1,2 miliar oleh pemerintah dalam periode tersebut.
“Kalau investasi Rp1 miliar, dibayar Rp1,2 miliar selama empat tahun. Ini luar biasa,” ujar Zulkifli.
Ia menilai skema tersebut perlu ditinjau kembali agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan sesuai kebutuhan.
Pemerintah Lakukan Penataan Ulang
Pemerintah berencana melakukan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di berbagai daerah sekaligus melakukan refocusing penerima manfaat program MBG.
Ke depan, program ini akan diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, pembenahan juga dilakukan pada struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pengelola program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 melantik Nanik Deyang sebagai Kepala BGN. Nanik sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN dan menggantikan Dadan Hindayana. Presiden juga menunjuk Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.
Para pejabat yang digantikan saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BGN dan telah ditahan oleh Kejaksaan Agung.
Zulkifli mengatakan langkah penataan tata kelola MBG membutuhkan waktu. Menurut dia, pemerintah memperkirakan proses pembenahan tersebut akan berlangsung sekitar satu bulan.
“Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulkifli.
Redaksi Energi Juang News
