Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan ini bukan sekadar pilihan model bisnis, melainkan upaya mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional kepada fondasi konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selama beberapa dekade, industri kelapa sawit berkembang sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja.
Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh petani dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan. Struktur rantai nilai sawit masih didominasi oleh pelaku usaha berskala besar sehingga posisi tawar petani, khususnya petani plasma, relatif lemah.
Dalam konteks inilah pelibatan koperasi dalam pengelolaan lahan sawit plasma milik BUMN PT Agrinas Palma Nusantara memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pengelolaan kebun. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam rantai bisnis industri sawit, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), hingga pengembangan berbagai produk turunannya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata niaga yang lebih adil, meningkatkan nilai tambah di tingkat petani, serta memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan. Kebijakan tersebut selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Frasa “usaha bersama” menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak dibangun semata-mata atas logika persaingan bebas, melainkan atas kerja sama yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara kolektif. Koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang paling nyata merepresentasikan semangat tersebut karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna manfaat usaha.
Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Seluruh prinsip tersebut menemukan relevansinya dalam pembangunan ekosistem sawit berbasis koperasi.
Dari perspektif teori ekonomi kelembagaan (institutional economics), keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur hubungan antar pelaku ekonomi. Douglas C. North menjelaskan bahwa institusi berfungsi sebagai “rules of the game” yang membentuk insentif ekonomi, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan kepastian dalam aktivitas produksi maupun distribusi.
Dalam konteks industri sawit, koperasi dapat menjadi institusi ekonomi yang memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan efisiensi kolektif, serta mengurangi ketimpangan relasi antara produsen primer dengan pelaku industri hilir.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori tindakan kolektif (collective action) yang dikemukakan Elinor Ostrom. Ostrom menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama dapat berlangsung secara efektif apabila masyarakat memiliki kelembagaan yang demokratis, aturan yang disepakati, dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Koperasi menyediakan kerangka kelembagaan tersebut karena seluruh keputusan strategis diambil melalui mekanisme partisipatif yang mengedepankan kepentingan anggota.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, pemikiran Mohammad Hatta juga tetap relevan. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Hatta memandang koperasi bukan hanya badan usaha, melainkan instrumen demokrasi ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Menurut Hatta, koperasi merupakan sarana untuk menghilangkan eksploitasi ekonomi dan memperkuat kemandirian rakyat melalui kepemilikan bersama atas aktivitas produksi dan distribusi.
Pelibatan koperasi dalam pengelolaan sawit plasma PT Agrinas Palma Nusantara karena itu dapat menjadi model baru hubungan antara negara, BUMN, dan masyarakat. BUMN tidak lagi hanya berfungsi sebagai operator bisnis, tetapi juga sebagai katalis pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi memperoleh akses terhadap lahan, teknologi, pembiayaan, pendampingan, serta jaringan pemasaran yang selama ini sulit dijangkau apabila bergerak sendiri. Sinergi ini berpotensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Lebih jauh, keterlibatan koperasi hingga pada pengolahan CPO dan industri hilir juga akan mengurangi ketergantungan petani terhadap penjualan tandan buah segar (TBS) semata. Nilai tambah dapat dinikmati oleh anggota koperasi melalui kepemilikan pada mata rantai pengolahan dan pemasaran. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi pengelola kebun, tetapi juga menjadi pelaku utama industrialisasi sawit berbasis rakyat.
Meskipun demikian, keberhasilan model ini tidak dapat hanya mengandalkan penandatanganan MoU. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi. Penguatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola yang transparan, profesionalisme pengurus, akses pembiayaan, digitalisasi administrasi, hingga pengawasan yang akuntabel merupakan prasyarat mutlak agar koperasi mampu bersaing dalam industri sawit yang sangat kompetitif.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kemitraan dengan BUMN berlangsung setara, saling menguntungkan, dan tidak mengurangi prinsip kemandirian koperasi.
Pada akhirnya, pembangunan ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan manifestasi nyata dari demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Apabila dijalankan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak baru pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Di tengah tantangan global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, koperasi kembali memperoleh ruang sebagai sokoguru perekonomian nasional, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam praktik pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
