Pernyataan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, bahwa pemegang Sertifikat Pramuka Garuda dapat digunakan untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI dan Polri tanpa tes, patut dikritisi secara serius. Bukan semata karena persoalan teknis rekrutmen, melainkan karena pernyataan tersebut menyentuh prinsip paling mendasar dalam negara demokrasi: kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara.
Pernyataan Budi Waseso menjadi kontroversial karena seolah menempatkan Sertifikat Pramuka Garuda sebagai tiket istimewa untuk memasuki institusi pertahanan dan keamanan negara. Jika benar sertifikat tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pemegangnya dari tahapan seleksi yang wajib diikuti warga negara lainnya, maka yang sedang dibangun bukan lagi penghargaan atas prestasi kepramukaan, melainkan sebuah privilese. Dan privilese semacam itu problematis dalam demokrasi.
Apalagi, Polri sendiri telah memberikan klarifikasi. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Sertifikat Pramuka Garuda memang dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses seleksi, tetapi tidak membuat pemiliknya otomatis diterima atau terbebas dari seluruh tahapan seleksi. Seluruh peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme seleksi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2026.
Artinya, institusi Polri justru mengembalikan persoalan tersebut kepada prinsip yang semestinya: sertifikat prestasi bukan pengganti proses seleksi.
Tidak ada yang salah dengan memberikan apresiasi kepada Pramuka Garuda. Justru sebaliknya, pencapaian sebagai Pramuka Garuda patut dihargai karena merupakan jenjang penghargaan kecakapan tertinggi dalam pembinaan peserta didik Gerakan Pramuka. Prosesnya menuntut kecakapan, kedisiplinan, kepemimpinan, keteladanan, dan pengabdian.
Masalah muncul ketika penghargaan tersebut ditransformasikan menjadi privilese dalam perekrutan aparatur negara.
Prestasi boleh menjadi nilai tambah. Prestasi boleh menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan. Tetapi prestasi tidak boleh otomatis menghapus hak warga negara lain untuk berkompetisi dalam mekanisme yang sama.
Di sinilah penting membedakan antara reward dan privilese. Reward adalah penghargaan atas prestasi. Privilese adalah hak istimewa yang memberikan keuntungan tertentu kepada seseorang atau kelompok yang tidak diperoleh orang lain dalam kondisi yang relevan sama.
Sertifikat Pramuka Garuda sebagai dokumen pendukung merupakan reward yang rasional. Tetapi jika sertifikat tersebut digunakan untuk menghilangkan tes yang harus dijalani peserta lain, ia berubah menjadi privilese.
Persoalannya menjadi lebih serius karena yang diperebutkan bukan sekadar beasiswa atau kesempatan mengikuti program pendidikan, melainkan posisi sebagai anggota TNI dan Polri—institusi negara yang memegang fungsi strategis dalam pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
Konstitusi telah memberikan fondasi yang jelas. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) juga menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Memang, kesempatan yang sama tidak berarti setiap orang harus memperoleh hasil yang sama. Negara dapat memberikan afirmasi kepada kelompok tertentu ketika terdapat ketimpangan struktural yang hendak dikoreksi.
Tetapi penghargaan terhadap Pramuka Garuda tidak dengan sendirinya merupakan dasar yang cukup untuk menghapus mekanisme seleksi bagi pemegang sertifikat tersebut. John Rawls dalam A Theory of Justice menjelaskan prinsip fair equality of opportunity: jabatan dan posisi sosial yang terbuka bagi semua harus benar-benar terbuka secara adil, bukan hanya secara formal. Kesempatan tidak dapat disebut adil apabila terdapat aturan yang secara sistematis memberikan keuntungan khusus kepada kelompok tertentu tanpa alasan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, pertanyaannya sederhana: mengapa seorang pemegang Sertifikat Pramuka Garuda harus memperoleh pembebasan tes, sementara warga negara lain yang mungkin memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, pengabdian sosial, atau kompetensi lainnya harus tetap mengikuti tes?
Apa dasar keadilannya?
Jika tidak ada jawaban yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi menciptakan diskriminasi baru.
Ada argumentasi bahwa Pramuka Garuda menunjukkan kualitas karakter sehingga layak mendapatkan jalur khusus. Argumentasi tersebut perlu diuji secara kritis. Karakter positif memang penting dalam membentuk prajurit TNI dan anggota Polri. Namun menjadi anggota TNI atau Polri tidak hanya membutuhkan karakter. Ada tuntutan kesehatan, kemampuan jasmani, psikologi, mental ideologi, kompetensi, integritas, dan berbagai persyaratan lain.
Dalam penerimaan TNI AD 2026, misalnya, calon harus menjalani pemeriksaan dan pengujian yang mencakup administrasi, kesehatan, jasmani, litpers, dan psikologi. Sertifikat prestasi dapat dilampirkan sebagai nilai tambah, tetapi tidak menjamin kelulusan.
Dengan demikian, bahkan dalam sistem yang memberikan ruang bagi prestasi, prinsipnya tetap bukan prestasi menggantikan seleksi, melainkan prestasi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi. Ini jauh lebih masuk akal.
Kalau seorang Pramuka Garuda memiliki kualitas unggul, biarkan ia membuktikannya dalam seleksi. Jika memang kompetensinya terbaik, ia akan memiliki peluang besar untuk lolos.nTidak perlu memberinya pintu khusus.
Sebab, justru dengan membebaskan seseorang dari tes, kita berpotensi merendahkan prestasinya sendiri. Seolah-olah negara tidak percaya bahwa seorang Pramuka Garuda mampu bersaing secara fair dengan calon lainnya.
Pemikiran Pierre Bourdieu juga relevan untuk membaca persoalan ini. Bourdieu menjelaskan bagaimana modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik dapat dikonversi menjadi keuntungan dalam arena sosial tertentu.
Sertifikat Pramuka Garuda pada dasarnya merupakan bentuk modal simbolik. Ia merepresentasikan pengakuan atas prestasi, disiplin, kepemimpinan, dan kecakapan seseorang.
Modal simbolik tersebut tentu sah untuk dihargai. Namun demokrasi harus berhati-hati ketika modal simbolik dikonversi menjadi akses eksklusif terhadap sumber daya negara.
Sebab, ketika sertifikat tertentu dijadikan tiket khusus untuk masuk institusi negara, negara sedang menciptakan hierarki baru: mereka yang memiliki sertifikat memperoleh akses yang lebih mudah, sementara mereka yang tidak memilikinya ditempatkan dalam posisi yang lebih sulit.Pada titik itu, penghargaan tidak lagi sekadar penghargaan. Ia menjadi mekanisme reproduksi privilese.
Lebih berbahaya lagi jika mekanisme tersebut berkembang menjadi pola: organisasi tertentu memberikan sertifikat, lalu sertifikat tersebut menjadi akses khusus terhadap institusi negara.
Demokrasi akhirnya bergeser dari sistem berbasis hak dan kompetensi menuju sistem berbasis credentialism dan kedekatan institusional.
TNI dan Polri harus menjadi institusi negara yang merekrut berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi calon, bukan berdasarkan kedekatan dengan organisasi tertentu. Polri sendiri pada rekrutmen 2026 menegaskan prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Polri bahkan menegaskan bahwa keberhasilan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Prinsip tersebut menjadi penting karena institusi yang memiliki kewenangan koersif negara harus mendapatkan personel melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika sejak pintu masuk saja sudah terdapat jalur istimewa bagi kelompok tertentu, maka publik berhak mempertanyakan apakah proses rekrutmen tersebut masih mencerminkan prinsip kesetaraan. Dalam demokrasi, tidak boleh ada warga negara kelas satu dan warga negara kelas dua dalam memperoleh kesempatan mengabdi kepada negara.
Ironisnya, gagasan privilese tersebut justru berpotensi bertentangan dengan nilai pendidikan kepramukaan itu sendiri. Pramuka mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, persaudaraan, dan pengabdian.
Semangat tersebut seharusnya mendorong seorang Pramuka Garuda untuk berani berkompetisi secara fair, bukan meminta jalan khusus.
Pramuka Garuda seharusnya menjadi teladan dalam kompetisi yang adil, bukan simbol privilese.
Karena itu, penghargaan terhadap Pramuka Garuda sebaiknya ditempatkan secara proporsional. Negara dapat memberikan pengakuan berupa nilai tambah, rekomendasi prestasi, kesempatan pengembangan, beasiswa, atau bentuk apresiasi lainnya yang tidak merusak prinsip kesetaraan dalam rekrutmen aparatur negara.
Bahkan, beberapa daerah dan institusi pendidikan telah memberikan peluang khusus kepada Pramuka Garuda, termasuk jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Tetapi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi pun tidak dapat begitu saja dijadikan analogi untuk membebaskan seseorang dari seluruh mekanisme seleksi TNI atau Polri. TNI dan Polri memiliki karakter, kewenangan, risiko, dan standar profesionalitas yang berbeda.
Karena itu, pernyataan Budi Waseso perlu dikoreksi secara terbuka. Bukan karena Pramuka Garuda tidak layak dihargai. Justru karena penghargaan terhadap Pramuka Garuda harus ditempatkan dalam kerangka yang sehat dan demokratis.
Polri telah memberikan koreksi bahwa Sertifikat Pramuka Garuda bukan pengganti proses seleksi. Sikap ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa rekrutmen anggota Polri harus tunduk kepada regulasi, bukan kepada pernyataan individual pejabat atau pimpinan organisasi.
Pemerintah dan institusi TNI-Polri harus memastikan tidak ada kebijakan yang memberikan jalur eksklusif berdasarkan afiliasi atau sertifikat organisasi tertentu tanpa dasar hukum yang jelas dan rasional. Jika prestasi ingin dihargai, hargailah sebagai prestasi. Jika kompetensi ingin diuji, ujilah melalui seleksi. Jangan mencampur keduanya menjadi privilese.
Sebab negara demokratis bukan negara yang memberikan jalan paling mudah kepada kelompok yang dianggap istimewa. Negara demokratis adalah negara yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan dirinya.
Pada akhirnya, menjadi anggota TNI atau Polri bukanlah hadiah dari sebuah organisasi. Ia adalah amanah negara. Karena itu, pintu masuknya harus dijaga agar tetap terbuka secara adil bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan—tanpa privilese, tanpa diskriminasi, dan tanpa jalan pintas.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
