Putaran kedua Pemilihan Presiden Brasilia yang berlangsung pada Minggu (25/10) baru saja memberikan pelajaran demokrasi yang amat berharga bagi dunia. Senator Flávio Bolsonaro, anak sekaligus pewaris mahkota politik mantan Presiden Jair Bolsonaro, resmi ditumbangkan oleh Luiz Inácio Lula da Silva.
Kekalahan Flávio bukan sekadar kekalahan seorang kandidat dari kubu oposisi, melainkan sebuah pertanda surutnya narasi populisme kanan (right-wing populism) yang berlandaskan sentimen anti-asing, paranoia anti-globalis, serta skeptisisme terhadap institusi multilateral. Kekalahan populisme ultranasionalis di Latin Amerika ini seharusnya menjadi alarm peringatan yang sangat nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia, yang kerap menjual narasi anti-asing serupa dalam wacana politik publik.
Untuk memahami mengapa narasi Flávio Bolsonaro gagal bertahan, kita perlu membedah anatomi populisme kanan melalui kacamata teori ilmu politik. Dalam studi Cas Mudde (Populist Radical Right Ideology), populisme didefinisikan sebagai ideologi yang membelah masyarakat secara biner menjadi dua kelompok yang saling bertentangan: “rakyat murni” melawan “elit korup”. Dalam varian populisme kanan, dimensi biner ini ditambahkan dengan keberadaan “pihak asing” (out-group/foreigners) yang dituduh sebagai akar dari segala permasalahan nasional.
Flávio Bolsonaro menjalankan strategi politik penunjukan kambing hitam (scapegoating) ini secara masif. Mengikuti jejak ayahnya, ia mengeksploitasi narasi “anti-globalisme”, menolak agenda perubahan iklim dunia, mencurigai lembaga keuangan multilateral, serta menyerang imigrasi sebagai ancaman terhadap kedaulatan Brasil.
Namun, riset menunjukkan bahwa populisme yang didasarkan pada retorika anti-asing memiliki “masa kedaluwarsa”. Ketika masalah ekonomi riil—seperti inflasi, ketimpangan, dan kesempatan kerja—membelit warga, retorika penolakan terhadap asing tidak lagi mampu mengenyangkan perut rakyat. Masyarakat Brasil menyadari bahwa retorika konspiratif anti-asing justru merugikan posisi geoeconomic Brasil di kancah global.
Korelasinya dengan peta politik Indonesia sangat gamblang. Sejak masa kampanye hingga menduduki kursi kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan narasi kecurigaan berlebih terhadap kekuatan asing. Retorika seperti “pihak asing ingin mencuri kekayaan Indonesia” atau mencurigai keterlibatan asing dalam berbagai krisis domestik terus diproduksi untuk memobilisasi dukungan politik berbasis kecemasan nasionalis.
Meskipun narasi ini efektif untuk membakar semangat patriotisme jangka pendek, ada risiko strategis yang sangat besar jika terus direproduksi. Menjual narasi anti-asing di tengah realitas ekonomi global yang terintegrasi adalah kontradiksi logis. Sebab, Indonesia membutuhkan investasi asing yang berkualitas, transfer teknologi, dan kerja sama multilateral untuk keluar dari middle-income trap.
Dan, seperti yang terjadi pada keluarga Bolsonaro di Brasil, retorika anti-asing sering kali dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan masalah internal—seperti korupsi struktural, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Hasil Pilpres Brasil 2026 membuktikan bahwa masyarakat akhirnya jenuh dengan taktik ketakutan (politics of fear). Pemilih pada akhirnya akan menuntut hasil kerja nyata, bukan paranoia kolektif terhadap dunia luar.
Kekalahan Flávio Bolsonaro di Brasil menyimpulkan satu hal: populisme kanan yang hanya mengandalkan retorika anti-asing akan tumbang ketika berhadapan dengan realitas kebutuhan ekonomi dan demokrasi yang matang.
Pemerintahan Prabowo perlu memetik pelajaran penting ini. Indonesia tidak boleh terjebak dalam perangkap populisme reaktif yang memusuhi dunia luar. Sudah saatnya narasi politik nasional bertransformasi dari “kecurigaan anti-asing” menjadi “nasionalisme pragmatis dan proaktif”—yakni membangun kekuatan internal yang tangguh agar mampu berkolaborasi secara sejajar dengan kekuatan global, bukan malah menjual narasi ketakutan.
Jika retorika anti-asing terus dipelihara sebagai jualan politik utama, bukan tidak mungkin nasib politik yang menimpa dinasti Bolsonaro di Brasil juga akan menjadi kenyataan di Indonesia pada pemilu mendatang.
Redaksi Energi Juang News
