Agenda Prabowo di Jepang-Korsel 2026

Penulis

-

Maret 30, 2026

Energi Juang News, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani rangkaian kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan pada 29 Maret hingga 2 April 2026. Lawatan ini mencakup sejumlah agenda penting yang berfokus pada penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis.

Jamuan Kaisar hingga Pertemuan Perdana Menteri di Jepang

Di Jepang, Prabowo akan mengawali kunjungan dengan menghadiri jamuan makan siang kenegaraan bersama Kaisar Naruhito. Setelah itu, ia dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Pemerintah Jepang menilai kunjungan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kemitraan komprehensif dan strategis antara kedua negara. Lawatan tersebut juga menjadi kunjungan resmi pertama Prabowo ke Jepang sejak menjabat sebagai presiden.

Lanjut ke Korea Selatan, Bahas AI hingga Energi

Usai dari Jepang, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan pada 31 Maret hingga 2 April 2026. Ia dijadwalkan bertemu Presiden Lee Jae Myung.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin akan membahas kerja sama di berbagai sektor. Fokus utama mencakup perdagangan, investasi, industri pertahanan, serta pengembangan akal imitasi (AI). Selain itu, isu infrastruktur, industri galangan kapal, energi nuklir, dan transisi energi juga masuk dalam agenda pembahasan.

Perkuat Hubungan Kawasan dan Bahas Isu Global

Selain kerja sama ekonomi dan teknologi, kedua negara juga akan mendorong kolaborasi di bidang budaya. Upaya mempererat hubungan antara kawasan ASEAN dan Korea Selatan turut menjadi perhatian.

Di tingkat global, pembahasan akan mencakup isu keamanan internasional. Situasi di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Barat menjadi topik yang dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan tersebut.

Redaksi Energi Juang News

Soal Permasalahan Selat Hormuz, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Terlena

Penulis

Hizkia Darmayana

-

Maret 30, 2026

Energi Juang News, Jakarta- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut positif pemerintah Iran yang memberi sinyal bagus untuk perlintasan dua kapal Pertamina di Selat Hormuz.

Namun Dave mengingatkan agar pemerintah tidak terlena.

“Keberhasilan diplomasi ini menjadi bukti bahwa komunikasi aktif dan konstruktif dengan Iran dapat menghasilkan solusi nyata bagi kepentingan nasional. Namun, Indonesia tidak boleh berhenti pada satu capaian saja,” kata Dave, Senin (30/3/2026).

Seperti diketahui, Selat Hormuz nyaris sepenuhnya ditutup oleh Iran sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara tersebut pada 28 Februari lalu. Penutupan itu mengacaukan pasar energi global dan membuat ratusan kapal tanker dan kapal-kapal lainnya, termasuk kapal-kapal Indonesia, terjebak di perairan strategis tersebut.

Diplomasi Selat Hormuz: Capaian Positif Iran–Indonesia dan Risiko yang Masih Mengintai

Dave meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi berlapis agar pasokan energi dan bahan bakar tetap tersedia. Dia menekankan pentingnya diversifikasi pasokan energi.

“Diversifikasi pasokan energi tetap harus diprioritaskan, sehingga kita memiliki jaminan ketersediaan bahan bakar dalam berbagai situasi. Dengan strategi yang berlapis, kita bukan hanya mampu mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga memperkuat ketahanan energi bangsa di masa depan,” jelasnya.

Dave juga mendorong pemerintah RI untuk mengedepankan diplomasi yang tegas, bersahabat namun berorientasi pada kepentingan nasional. Dia juga menekankan agar pemerintah RI melakukan kerjasama bilateral yang tepat untuk menjaga stabilitas negara.

“Dengan keseimbangan antara lobi internasional dan kesiapan cadangan energi, Indonesia dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata dia.

Diversifikasi Pasokan Energi dan Strategi Berlapis untuk Jaga Ketahanan Nasional

“Optimisme ini harus menjadi pegangan kita bahwa melalui kerja sama dan strategi yang tepat, Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan penuh keyakinan dan semangat yang kuat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut pemerintah Iran memberi sinyal positif untuk perlintasan dua kapal Pertamina di Selat Hormuz. Dua kapal Pertamina itu bersiap untuk melintas setelah tertahan imbas perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” kata jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Yvonne menyebut pihak Pertamina tengah menyiapkan kebutuhan teknis agar kapalnya bisa segera melintas Selat Hormuz setelah diberi izin oleh pemerintah Iran.

“Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari pemerintah Iran tersebut,” ucapnya.

Dia memastikan Kemlu RI dan KBRI Tehran akan terus koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya memastikan pelintasan secara aman kapal milik Pertamina di Selat Hormuz.

Redaksi Energi Juang News

Pengacara Tegaskan Amsal Sitepu Tak Ada Niat Korupsi

Penulis

Hizkia Darmayana

-

Maret 30, 2026

Energi Juang News, Karo- Pengacara Videografer asal Karo, Amsal Sitepu, Willyam Raja Dev, mengklaim kliennya tak punya niat jahat atau mens rea melakukan korupsi seperti yang didakwa oleh jaksa.

Hal itu ditegaskan Willyam menyusul dakwaan terhadap Amsal dalam melakukan korupsi Rp 202 juta di proyek pembuatan profil desa.

“Di dalam hukum pidana itu ada dikenal istilah mens rea. Mens rea itu adalah niat dan tidak bisa berdiri sendiri, sekarang kita bedah ulang mens rea-nya di mana kalau gini? sifatnya penawaran,” ujar Willyam, Minggu (29/3/2026) malam.

Willyam mengatakan kepala desa berhak menolak para saat Amsal mengajukan penawaran. Berdasarkan fakta persidangan, kata dia, tak ada kepala desa yang langsung menerima pada saat penawaran pertama.

Kliennya Amsal Sitepu, tidak berhenti saat penawaran pertama ditolak oleh kepala desa. Selanjutnya Amsal mengajukan penawaran ulang hingga empat kali.

“Namanya seperti orang jualan, mau nggak pak, saya buat video profil?. Tidak ada yang menerima jadi kita yakini mens rea itu tidak ada. Mengenai perbuatan, di mana pekerjaannya selesai sesuai dengan pengguna anggaran itu,” tegasnya.

Dalil Pengacara: Mens Rea Dipertanyakan, Mark Up Dinilai Hanya Beda Perhitungan Harga

William menilai mark up atau penggelembungan anggaran yang didakwa jaska terjadi karena perbedaan harga. Apalagi, Inspektorat ada memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

“Makanya kesannya yang dibuat Amsal adalah yang sudah digembungkan. Jadi dari situnya kata mark up itu,” ungkapnya.

Dakwaan kepada Amsal, ujar William, yang ada di saluran resmi SIIP Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak lengkap. Sebab, ada beberapa poin yang dinilai nol oleh Inspektorat.

“Nah, itulah yang dibawa menjadi dasar dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jadi memang tidak secara keseluruhan, mereka juga menggunakan teknik perhitungan yang lain juga,” kata Willyam.

“Menariknya begini, yang melakukan perhitungan penilaian atas usul yang diajukan oleh Amsal yang sudah dikerjakan dan sudah selesai. Sampai hari ini tidak pernah diperiksa ahlinya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan karena di dalam fakta persidangan, Inspektorat mengakui ada minta tolong kepada ahli lain dari Komdigi.

“Sementara yang dari itu Komdigi kredibilitasnya untuk ngitung juga kita tidak tahu, soalnya tidak pernah diperiksa. Jadi asal muasal mark up itu intinya semua dari LHP Inspektorat, tentunya inspektorat membuat harga yang lebih rendah,” ungkapnya.

Perdebatan Perhitungan Kerugian Negara dan Kredibilitas Ahli

Ia juga mengatakan anggaran untuk pembuatan video profil tersebut tidak mencapai 1 miliar. Ia menyebut perhitungan 1 video rata-rata 30 juta.

“Anggaranya tidak sampai Rp 1 miliar, rata-rata Rp 30 juta per desa dikali 20 desa itulah total anggarannya.Tapi sifat kontrak ini masing-masing karena penawaran Amsal kepada desa ini, sifatnya masing-masing karena ini bukan program dari pemerintah,” tegasnya.

Video yang dibuat Amsal tidak langsung disetujui oleh kepala desa. Ada permintaan kepada kliennya untuk merevisi video. Setiap kepala desa mengajukan revisi berbeda-beda, mulai dari soal budaya agar lebih ditonjolkan.

“Ada revisi, kepala desa mengatakan ada revisi dengan permintaan masing-masing berbeda setiap desa. Lalu perhitungan, sama sekali kita tidak tahu cara menghitung kerugian negara ini bagaimana? Saksinya juga tidak pernah dihadirkan di persidangan,” ucapnya.

Terkait agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait kasus Amsal Sitepu yang dilaksankaan Komisi lll DPR RI, ia mengaku tidak menerima undangan. Willyam memprediksi yang diundang dalam rapat tersebut adalah pihak kejaksaan.

“Kita belum ada pemberitahuan jadi kita berasumsi RDPU itu mungkin yang dipanggil oleh Komisi III adalah kejaksaan. Karena tidak ada kewajiban Komisi III memberitahukan kepada kita, sementara kejaksaan sendiri kan mitra mereka. Pastinya panggilan resmi kepada kita enggak ada, maka dari itu kita asumsikan seperti itu,” tandasnya.

Menjelang putusan Amsal Sitepu, penasehat hukumnya berharap agar hakim memberikan keadilan sebenar-benarnya.

“Sudah pasti keadilan yang sebenar-benarnya,” tegasnya.

Dikutip dari dakwaan jaksa, kasus ini bermula ketika Amsal Christy Sitepu sebagai Direktur CV. Promiseland, melakukan kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal desa berupa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2022.

Pembuatan video profil desa berlokasi di Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah dan Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Sebelum membuat profil desa, Amsal memberikan proposal kepada kepala desa yang telah disusun secara tidak benar atau mark up sebagai dasar pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Lebih lanjut, dalam dakwaan Amsal selaku penyedia tidak melaksanakan kegiatan pembuatan profil desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Amsal melakukan pembuatan profil desa dan menggunakan perusahaannya yakni CV. Promiseland dengan biaya pembuatan sebesar Rp 30.000.000 untuk setiap desa.

Pekerjaan yang dilakukan Amsal bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Dalam dakwaan, diterangkan Amsal menemui masing-masing kepala desa untuk membuat video profil. Untuk sumber dana kegiatan profil, menggunakan anggaran dana desa untuk masing-masing desa.

Atas perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 202.161.980.

Perbuatan Amsal dinilai melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Redaksi Energi Juang News

Polisi Tangkap Pemutilasi Pria di Bekasi

Penulis

Hizkia Darmayana

-

Maret 30, 2026

Energi Juang News, Bekasi-Polisi menangkap dua orang terduga pembunuh pria berinisial AH (39) yang jasadnya dimutilasi dan disimpan dalam freezer dalam kios ayam goreng di Perumahan Mega Regency, Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Ternyata, kedua pelaku merupakan rekan kerja korban.

“Keduanya rekan kerja korban,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Senin (30/3/2026).

Diketahui korban AH merupakan petugas keamanan yang menjaga kios. Sementara, kedua pelaku S (27) dan DS alias ANS (24) bekerja sebagai pelayan pembeli dan yang mengolah serta memasak ayam hingga siap dijual.

Polisi masih mencari tahu keberadaan kaki dan tangan korban. Diketahui korban ditemukan tersimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki.

“Masih dalam pencarian tim,” ujarnya.

Penemuan mengerikan ini bermula ketika pemilik toko, yang baru saja pulang mudik dari Cilacap, mendatangi ruko pada Sabtu (28/3) pagi. Curiga dengan bau menyengat dari arah freezer yang terkunci, ia membukanya dan mendapati jasad karyawannya di antara tumpukan daging ayam beku.

Korban diketahui bernama AH (39), yang bekerja sebagai petugas keamanan di toko tersebut. Saat pintu freezer dibuka, saksi mendapati tubuh korban sudah tidak utuh. Tangan dan kakinya tidak ada.

Potongan tubuh berupa kedua tangan dan kedua kaki korban dilaporkan hilang, tidak ditemukan di lokasi. Dua unit sepeda motor serta uang tunai milik pemilik toko juga dilaporkan raib dari lokasi kejadian.

Tim Jatanras Polda Metro Jaya bergerak cepat menangani kasus ini dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku yang berinisial S dan DS alias ANS. Kedua terduga pelaku ini juga bekerja di toko ayam goreng tersebut.

“Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim. Pria yang akrab disapa Rohim ini menyatakan bahwa timnya telah mengamankan dua orang.

Redaksi Energi Juang News

Lakukan Efisiensi, Ini Langkah Sekretariat Jenderal DPR RI

Penulis

Hizkia Darmayana

-

Maret 30, 2026

Energi Juang News, Jakarta-Menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tak menentu sebagai akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang tak kunjung usai, Sekretariat Jenderal DPR RI pun melakukan efisiensi. DPR RI kini tak lagi memberikan jamuan berupa makanan ringan saat rapat internal yang dipimpin oleh eselon 1.

“Ya selama ini kan kalau rapat-rapat itu disediakan snack. Nanti kalau rapatnya panjang sampai jam 13.00, disiapin lagi apa nasi boks atau apa gitu ya, kita sebutlah makan besar gitu ya. Sebenarnya sih bukan makan besar ya, snack sama makan siang gitu,” kata Indra, Minggu (29/3/2026).

Ia menyebut rapat di unit biro tak ada jamuan camilan. Indra mengatakan snack sebelumnya hanya dihadirkan untuk rapat yang dipimpin oleh eselon 1.

Efisiensi Anggaran: Dari Jamuan Rapat hingga Penggunaan Listrik di Gedung DPR

“Itupun rapatnya kalau dipimpin oleh eselon 1 gitu ya ini ya. Jadi kalau dipimpin eselon 1 itu tidak diperbolehkan, dulu pernah kita terapin waktu apa di Covid apa ya? Jadi, kalau nanti rapat-rapat apa di lingkungan unit biro atau bagian, nah itu nggak boleh ada jamuan ini,” ungkapnya.

Indra mengatakan konsep efisiensi DPR berlangsung untuk anggaran satu tahun ke depan. Penggunaan listrik dari mulai lampu hingga AC juga dikurangi sampai pukul 18.00 WIB.

“Itu sudah sampai Desember konsepnya. Maksud saya sampai dengan satu tahun anggaran ke depan sikap kita harus sudah dengan sikap efisiensi ke depan. Sudah nggak bisa lagi sekedar karena ada krisis atau ada pembatasan pemerintah sedang meminta kepedulian, saya kira bukan itu lagi sekarang,” ujar Indra.

Lantas apa saja sektor yang diefisiensi oleh DPR RI?

Ia mengatakan selama ini ruang di lobi gedung Nusantara DPR kerap menyala saat malam hari. Ke depannya, penggunaan listrik akan dibatasi untuk penghematan energi.

“Itu kan jam 18.00 selama ini kan ruang-ruang misalnya di lobi Nusantara IV, lobi Nusantara III, lobi Nusantara II itu kan lampu tuh satu koridor seluruhnya nyala gitu ya untuk prepare. Nanti nggak,” kata Indra.

“Kalau ada ruang rapat kan kita sudah kasih tahu ke semua Kabag Setkomisi, AKD untuk memberitahukan jika (ada) rapat. Jadi nanti yang kita nyalakan sektoral di ruang rapat itu dan mungkin lobi di sekitar situ, tapi gedung-gedung lainnya tetap kita matikan,” tambahnya.

Pembatasan Operasional Lift, AC, dan Fasilitas Gedung sampai Pukul 18.00 WIB

Indra menyebut 10 lift di DPR selalu siaga meski tak lagi digunakan. Penggunaan ke depan, lanjutnya, akan dibatasi maksimum 70 persen.

“Dan lift itu, lift itu juga selama ini standby itu ada 10 lift, 10 standby, nggak nanti kita tiap hari kita nyalain maksimum cuma 70% lift yang bekerja,” ucap Indra.

Lalu, berdasarkan surat pemberitahuan Setjen DPR kepada pejabat pimpinan tinggi madya hingga pelaksana di lingkungan DPR. Efisiensi akan menyasar pada pembatasan penggunaan listrik hingga 18.00 WIB.

“Operasional pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) mulai pukul 07.00-18.00 waktu setempat. Lift dan eskalator akan dinyalakan mulai pukul 07.00-18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00 akan dilakukan efisiensi penggunaan/operasional lift hingga 70%,” bunyi surat pemberitahuan tersebut.

“Jam operasional sarana olahraga yang berdampak pada penggunaan listrik maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat,” tambahnya.

Pihaknya menegaskan rapat internal di masing-masing eselon 1 hanya menyediakan jamuan makan besar.

“Rapat yang bersifat internal di masing-masing eselon 1 hanya menyediakan jamuan rapat berupa makan besar. Rapat yang dilaksanakan secara daring (online) tidak dapat diberikan jamuan rapat,” tulis surat tersebut.

“Pegawai diimbau agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum,” imbuhnya.

Redaksi Energi Juang News

Petani Melawan Korporasi di Pakel: Dimanakah Negara?

Penulis

Hizkia Darmayana

-

Maret 30, 2026

Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menyingkap wajah lama ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan PT Bumi Sari Maju Sukses (BMS) terhadap Harun—petani sekaligus Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP)—dengan nilai fantastis Rp1,4 miliar bukan sekadar perkara hukum biasa.

Ia adalah simbol dari relasi kuasa yang timpang antara korporasi dan rakyat kecil. Tuduhan perbuatan melawan hukum, perusakan tanaman, hingga penguasaan lahan, yang tidak disertai bukti memadai, memperlihatkan bagaimana hukum dapat dijadikan instrumen untuk membungkam perlawanan petani.

Dalam perspektif sosiologi agraria, konflik ini mencerminkan apa yang disebut Karl Marx sebagai pertarungan kelas antara pemilik modal dan kaum pekerja. Tanah, dalam kerangka kapitalisme, tidak lagi dipandang sebagai sumber kehidupan bersama, melainkan sebagai komoditas yang dapat dimonopoli untuk akumulasi keuntungan.

Dalam konteks Pakel, gugatan terhadap Harun dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan dominasi atas alat produksi—yakni tanah—dengan menekan mereka yang berusaha merebut kembali ruang hidupnya.

Lebih jauh, David Harvey melalui konsep accumulation by dispossession menjelaskan bagaimana kapitalisme modern terus berkembang melalui perampasan ruang hidup masyarakat, termasuk petani. Apa yang terjadi di Pakel adalah bentuk nyata dari proses tersebut: tanah yang sejak 1929 telah diberikan kepada warga melalui “Akta 1929” justru diambil alih melalui mekanisme konsesi pada era Orde Baru.

Negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru menjadi fasilitator bagi akumulasi kapital oleh korporasi.
Sejarah panjang konflik ini menegaskan bahwa persoalan agraria di Pakel bukanlah sengketa baru.

Sejak masa kolonial, warga telah memperoleh legitimasi atas tanah yang mereka kelola. Namun, kekerasan struktural terus berulang—dari kolonialisme Belanda dan Jepang, hingga kebijakan pembangunan Orde Baru yang membuka jalan bagi konsesi perkebunan besar. Dalam istilah Johan Galtung, situasi ini merupakan bentuk kekerasan struktural, di mana sistem sosial dan politik secara sistematis merugikan kelompok tertentu, dalam hal ini petani.

Lebih ironis lagi, praktik hukum yang terjadi saat ini berpotensi menjadi bagian dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Melalui mekanisme hukum yang tampak netral, dominasi korporasi dilegitimasi, sementara petani diposisikan sebagai pelanggar. Padahal, dalam banyak kasus, mereka justru mempertahankan hak historis dan ruang hidupnya.

Di sinilah negara diuji. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 secara tegas menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Prinsip ini sejalan dengan gagasan John Locke tentang hak milik yang tidak boleh merugikan orang lain, sekaligus mengandung semangat keadilan distributif sebagaimana dirumuskan John Rawls: bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah.

Namun, realitas di Pakel justru menunjukkan sebaliknya. Tanah dijadikan alat monopoli, bukan sarana kesejahteraan bersama. Negara tampak abai terhadap fungsi sosial tanah dan cenderung berpihak pada kekuatan modal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka konflik agraria tidak hanya akan berlarut, tetapi juga berpotensi memicu krisis sosial yang lebih luas.

Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton, apalagi alat legitimasi bagi kepentingan korporasi. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan agraria: menghentikan kriminalisasi petani, mengevaluasi izin-izin konsesi yang bermasalah, serta mengakui dan melindungi hak-hak historis masyarakat seperti yang tercermin dalam “Akta 1929”.

Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan pada asumsi atau kepentingan ekonomi sepihak. Melindungi petani Pakel bukan hanya soal menyelesaikan satu konflik lokal. Ia adalah ujian komitmen negara terhadap amanat konstitusi dan UUPA 1960.

Tanpa keberpihakan yang jelas kepada rakyat, hukum akan terus menjadi alat kekuasaan, dan tanah—yang seharusnya menjadi sumber kehidupan—akan berubah menjadi sumber ketidakadilan. Sudah saatnya negara berdiri di sisi yang benar: melindungi petani, bukan membungkamnya.

Redaksi Energi Juang News

Monas Diserbu 200 Ribu Warga di Bazar Rakyat

Penulis

Esteria Tamba

-

Maret 29, 2026

Monas Diserbu 200 Ribu Warga di Bazar Rakyat

Energi Juang News, Jakarta- Antusiasme warga terhadap kegiatan pasar rakyat di kawasan Monumen Nasional membludak sepanjang akhir pekan. Ribuan orang datang sejak sore hingga malam hari untuk menikmati berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah dalam rangka meramaikan suasana pasca-Lebaran.

Lonjakan Pengunjung Tembus 200 Ribu Orang

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan jumlah pengunjung terus meningkat sejak sore hari. Ia menyebut angka kehadiran warga bahkan melampaui perkiraan awal.

Ini tadi laporan dari Pak Kapolda lebih dari 100 ribu orang dari jam 4 yang hadir ke sini, dan makin malam pasti makin ramai, mungkin sekitar 200 ribu,” kata Teddy usai meninjau Pasar Rakyat di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2026) malam.

Ratusan Ribu Porsi Makanan Ludes Dibagikan

Besarnya jumlah pengunjung berdampak langsung pada distribusi konsumsi. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 300 ribu porsi makanan dan minuman. Hampir seluruhnya habis dibagikan kepada masyarakat yang hadir.

Inisiatif Presiden Perpanjang Euforia Lebaran

Teddy menjelaskan kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menjaga suasana Lebaran tetap terasa di tengah masyarakat.

“Jadi kemarin saat hari Lebaran itu ada Istana Untuk Rakyat, tapi antusiasme masyarakat yang hadir di istana melebihi yang kita perkirakan,” ucap Teddy.

“Kemudian Bapak Presiden ingin membuat nuansa kegembiraan Lebaran ini masih terasa,dibuatlah acara seperti ini,” ucapnya.

Kupon Belanja dan UMKM Jadi Daya Tarik Utama

Pemerintah membagikan sekitar 100 ribu kupon dengan nilai Rp500 ribu per lembar. Kupon ini dapat ditukar dengan berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pokok hingga perlengkapan sekolah dan ibadah.

Produk yang tersedia berasal dari pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek. Selain itu, sekitar 1.000 pedagang kaki lima turut dilibatkan untuk menyediakan makanan dan minuman gratis.

Hiburan Rakyat Bikin Pengunjung Betah

Acara ini tidak hanya menghadirkan transaksi ekonomi, tetapi juga hiburan. Berbagai permainan anak dan pertunjukan musik digelar untuk menciptakan suasana meriah bagi pengunjung dari berbagai usia.

Berpotensi Jadi Agenda Rutin Pemerintah

Melihat tingginya animo masyarakat, pemerintah membuka peluang menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin.

“Ini pertama kali, tentunya kita pasti Bapak Presiden ingin yang terbaik ya pasti akan rutin gitu ya,” ujarnya.

Antrean Panjang Tak Surutkan Antusiasme

Membludaknya jumlah pengunjung sempat memicu antrean panjang di sejumlah titik. Meski demikian, acara tetap berjalan kondusif.

“Tadi minta maaf ada yang antre. Kita sudah buka banyak banget pintunya sebenarnya, cuma tadi antusiasme tinggi jadi mengantre agak panjang,” terang Teddy.

“Tadi saya tanya satu-satu juga, mereka (warga) menyadari bahwa ya nggak apa-apa antre, namanya ini sekaligus menikmati nuansa Monas malam hari, lampu-lampu, musik dan sebagainya,” imbuhnya.

Dorong Perputaran Ekonomi Pasca-Lebaran

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai kegiatan ini memberi dampak ekonomi yang nyata. Aktivitas jual beli dan distribusi barang membantu pelaku usaha menggerakkan kembali bisnis mereka.

“Memang tadi karena antusiasme yang luar biasa, jadi ada suasana kegembiraan. Kita gabungkan dengan mainan anak-anak dan musik, jadi saat menunggu pun masyarakat tetap terhibur,”ujar Maman.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini membantu menggerakkan stok barang di berbagai sentra perdagangan, termasuk pasar besar dan industri kerajinan.

“Ini juga momentum menggerakkan ekonomi. Karena kita melibatkan kurang lebih ada seribuan usaha mikro, pedagang makanan dan minuman yang di mana di situ kan bergerak tuh, mereka pesan makanan, pesan minum segala macam,” tutur Maman.

“Jadi ini impact-nya juga harapan Pak Presiden untuk bisa menggerakkan ekonomi juga di momen pasca Lebaran ini,” pungkasnya.

Redaksi Energi Juang News

Ratas Prabowo Bahas Kebijakan Energi dan Ekonomi

Penulis

Esteria Tamba

-

Maret 29, 2026

Ratas Prabowo Bahas Kebijakan Energi dan Ekonomi

Energi Juang News, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) secara virtual bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini menyoroti penyesuaian kebijakan strategis pemerintah untuk menghadapi dinamika terkini.

Ratas Virtual Bahas Arah Kebijakan Nasional

Rapat berlangsung pada Sabtu (28/3/2026) sejak siang hingga sore. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberi arahan langsung terkait langkah kebijakan nasional, terutama di sektor ekonomi dan energi.

“Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Fokus pada Respons Situasi Terkini

Pemerintah memanfaatkan forum ini untuk menyamakan arah kebijakan lintas kementerian. Koordinasi ini penting agar setiap langkah tetap selaras dan mampu menjawab perubahan situasi yang bergerak cepat, termasuk tantangan di sektor energi.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga terukur dan berkelanjutan.

Sejumlah Menteri Hadir dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga : Prabowo Targetkan RI Stop Impor BBM

Turut hadir Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PAN RB Rini Widiyanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Upaya Menjaga Stabilitas Energi dan Ekonomi

Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam sektor energi dan ekonomi. Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi global yang terus berubah.

Dengan koordinasi yang intens, pemerintah berharap setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Redaksi Energi Juang News

3 Jurnalis Tewas di Lebanon Akibat Serangan Israel

Penulis

Esteria Tamba

-

Maret 29, 2026

3 Jurnalis Tewas di Lebanon Akibat Serangan Israel

Energi Juang News, Beirut- Serangan terbaru di Lebanon kembali menelan korban jiwa dari kalangan sipil. Insiden ini menambah daftar panjang dampak konflik yang terus meluas di kawasan tersebut.

Serangan Targetkan Kendaraan Jurnalis

Tiga jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Lebanon. Informasi ini disampaikan oleh sumber militer Lebanon.

Dilansir AFP, tiga jurnalis Lebanon, termasuk seorang koresponden dari media yang berafiliasi dengan Hizbullah, tewas pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Serangan Israel menargetkan kendaraan yang mereka tumpangi di wilayah selatan Lebanon.

Identitas Korban Mulai Terungkap

Al Shouaib, jurnalis dari saluran Al-Manar milik Hizbullah, serta Fatima Fatouni dari Al-Mayadeen, termasuk di antara korban tewas. Sumber yang sama menyebutkan, keduanya meninggal di Jezzine bersama saudara laki-laki Fatouni dan seorang juru kamera.

Pihak Al-Mayadeen dan Al-Manar telah mengonfirmasi kabar duka tersebut.

Serangan Berlanjut di Lebanon Selatan

Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah titik di Lebanon. Terbaru, serangan menghantam kota Saksakiyah di distrik Sidon.

Dilansir Aljazeera, Jumat (27/3), serangan tersebut juga menyebabkan korban jiwa. Sebanyak 4 orang dilaporkan tewas dalam insiden itu.

Selain korban meninggal, delapan orang lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, identitas para korban belum diumumkan secara resmi.

Redaksi Energi Juang News

OJK Harus Perketat Pengawasan dan Benahi Tata Kelola Industri Pindar

Penulis

Esteria Tamba

-

Maret 29, 2026

Energi Juang News, Jakarta- Konsultan dan Perencana Keuangan, Elvi Diana CFP, mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Departemen Pengawasan Financial Technology (Fintech), agar melakukan pengawasan yang lebih cermat dan menyeluruh terhadap industri pinjaman daring (pindar). Ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di sektor tersebut demi melindungi masyarakat sebagai debitur atau konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Elvi sebagai respons atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 terkait dugaan praktik kartel suku bunga pinjaman daring. Dalam putusan tersebut, Majelis KPPU menyatakan seluruh terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Putusan KPPU ini harus menjadi momentum bagi OJK untuk memperbaiki pengawasan industri pindar secara serius dan berkelanjutan,” ujar Elvi dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Menurut Elvi, persoalan utama dalam praktik pindar selama ini terletak pada tingginya suku bunga yang dibebankan kepada debitur, serta tenor atau jangka waktu angsuran yang relatif singkat. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan yang menjadi pengguna layanan pindar.

Selain itu, Elvi juga menyoroti praktik penagihan yang masih kerap dilakukan secara tidak etis dan cenderung intimidatif. Ia meminta OJK memastikan bahwa seluruh pelaku usaha pindar mematuhi standar penagihan yang manusiawi dan sesuai regulasi.

“ OJK seharusnya telah memahami persoalan ini sejak lama. Sayangnya selama ini perhatian terhadap pembenahan tata kelola industri pindar masih belum optimal,” tambahnya.

Ke depan, Elvi mendesak OJK untuk memastikan seluruh pelaku industri pindar melakukan perbaikan signifikan, mulai dari penetapan bunga yang wajar, tenor yang tidak merugikan konsumen, hingga penerapan metode penagihan yang beretika.

Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini masih terdapat pelaku usaha pindar yang belum beroperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Pengawasan yang kuat dan konsisten dari OJK menjadi kunci agar industri pindar dapat tumbuh sehat sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen,” pungkas Elvi.

Redaksi Energi Juang News