Energi Juang News, Jakarta – Pemerintah China merespons kabar penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang dilakukan oleh kepolisian Manila atas permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Duterte ditangkap di Bandara Internasional Ninoy Aquino pada Selasa (11/3) usai kembali dari lawatannya ke Hong Kong, China.
Beijing menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait penangkapan tersebut dan akan terus memantau perkembangan lebih lanjut.
China Pantau Perkembangan Kasus Duterte
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa negaranya mengikuti perkembangan penangkapan Duterte dengan saksama. Mao Ning menekankan bahwa China mendesak ICC untuk menjalankan tugasnya secara bijak, tanpa politisasi dan penerapan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.
“China sudah mengetahui pemberitaan yang relevan dan secara ketat memantau perkembangan (penangkapan Duterte),” ujar Mao Ning seperti dikutip dari China Daily.
Duterte menjadi buronan ICC atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan perang melawan narkoba selama masa kepemimpinannya. Sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016, Duterte gencar melaksanakan kebijakan represif terhadap jaringan peredaran narkoba, yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.
Penangkapan Duterte dan Peran ICC
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Duterte setelah menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam kampanye anti-narkoba Filipina. ICC menilai ada bukti yang cukup kuat bahwa pemerintahan Duterte bertanggung jawab atas pembunuhan di luar proses hukum yang terjadi selama kampanye tersebut.
Putri Duterte, Sara Duterte, mengungkapkan bahwa ayahnya dipaksa naik pesawat untuk diterbangkan ke Den Haag, Belanda, guna menjalani proses hukum di ICC.
“Ayah saya dibawa paksa dan akan langsung diterbangkan ke Den Haag,” ujar Sara Duterte dalam keterangannya kepada media.
Duterte dan Hubungan dengan China
Selama menjabat, Duterte dikenal memiliki kedekatan dengan China dibandingkan dengan negara-negara Barat. Ia sering kali mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih berpihak kepada Beijing, termasuk dalam sengketa Laut China Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Duterte menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap China, bahkan beberapa kali menolak tekanan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.
Beijing menilai bahwa ICC harus menghormati prinsip yurisdiksi nasional suatu negara. China menekankan bahwa tindakan ICC terhadap Duterte harus sesuai dengan aturan hukum internasional dan tidak boleh bermuatan politis.
“Pengadilan Kriminal Internasional harus menjalankan kewenangannya secara bijaksana berdasarkan hukum dan menghindari politisasi serta standar ganda,” tambah Mao Ning.
Dukungan dan Penolakan di Filipina
Penangkapan Duterte menuai pro dan kontra di dalam negeri. Sejumlah pendukungnya menganggap bahwa tindakan ICC merupakan intervensi asing terhadap kedaulatan Filipina. Mereka menilai bahwa kebijakan anti-narkoba Duterte merupakan upaya untuk menyelematkan bangsa dari ancaman narkotika yang mengkhawatirkan.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menyambut baik langkah ICC dan menganggapnya sebagai kemenangan bagi para korban pelanggaran HAM. Mereka menuntut agar Duterte diadili secara transparan dan diberikan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah.
Redaksi Energi Juang News
