Energi Juang News, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menyegel sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor. Namun, ia menekankan bahwa tindakan penyegelan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bangunan-bangunan tersebut.
“Saya punya mimpi tentang Jawa Barat. Gunung terjaga, aliran sungai tertata, seluruh masyarakat bahagia. Dan, saya sampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah menyegel vila di hutan lindung kawasan Puncak dan sekitarnya,” ujar Dedi Mulyadi pada Kamis (13/3/2025).
Meski demikian, Dedi menekankan bahwa penyegelan saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. Ia menyoroti dampak bangunan ilegal terhadap ekosistem, termasuk aliran air yang semakin deras ke sungai dan menyebabkan pendangkalan serta banjir.
“Tapi harapan saya atas nama warga Jawa Barat, jangan hanya sekadar disegel. Kalau disegel saja tak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bangunan tetap berdiri, airnya jatuh ke bangunan, mengalir deras ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan, bibir sungainya dipenuhi bangunan, maka banjir akan tetap terjadi,” tegasnya.
Dedi pun meminta agar langkah lanjutan segera diambil, yakni pembongkaran bangunan-bangunan ilegal tersebut agar masalah lingkungan dapat segera diselesaikan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan lingkungan yang telah lama rusak akibat ulah manusia.
“Untuk itu, semoga kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani bidang penegakan hukum nanti segera bawa bechoe ke lokasi. Bongkar dong. Kalau dengan dibongkar, maka masalahnya cepat selesai. Kalau cuma segel saja, saya takut lupa. Nanti kalau sudah kemarau, segel masih ada tapi bongkarnya tidak jadi,” ujarnya.
Sebelumnya, KLHK telah menyegel empat vila yang berdiri di kawasan hutan produksi di Puncak, Bogor. Penyegelan ini dilakukan sebagai langkah tegas untuk melindungi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dari kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir di wilayah Jabodetabek.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan bahwa langkah tegas ini bertujuan untuk melindungi hulu DAS Ciliwung dari kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir di wilayah Jabodetabek. Penyegelan dilakukan karena vila-vila tersebut berdiri di kawasan hutan produksi dan sebagai upaya menyelamatkan hulu DAS Ciliwung sebagai kawasan resapan air.
Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga berencana menyegel 15 vila liar di Puncak Bogor yang berdiri di hulu DAS Ciliwung. Langkah ini diambil untuk melindungi hulu sungai dari kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan banjir di wilayah hilir.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa tindakan tegas terhadap bangunan ilegal ini penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang telah rusak. Ia berharap dengan pembongkaran bangunan-bangunan tersebut, aliran air dapat kembali normal, mengurangi risiko banjir, dan menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Barat.
Kita sudah terlalu lama berdosa kepada alam. Mari kita bertobat melakukan tindakan yang lebih dirasakan manfaatnya bagi alam dan manusia,” pungkasnya.
Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi awal dari upaya pemulihan lingkungan di kawasan Puncak dan sekitarnya, serta mencegah terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
