Energi Juang News, Jakarta— Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing kembali menjadi sorotan. Janji itu ia sampaikan langsung di hadapan ribuan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.
Presiden menegaskan bahwa dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional segera mengkaji penghapusan sistem yang dinilai merugikan kelas pekerja. Namun, janji tersebut tak luput dari kontroversi, terutama di kalangan pengusaha yang menganggap penghapusan outsourcing bisa berdampak pada struktur kerja perusahaan kecil dan menengah.
Sementara para pelaku industri menolak, serikat buruh justru menyambut baik. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa praktik outsourcing di lapangan sudah menyimpang jauh dari aturan yang ideal, terlebih sejak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia menyebut sistem ini tak hanya membuka celah eksploitasi, tapi juga menciptakan bentuk perbudakan modern dengan kontrak kerja yang bisa berlangsung seumur hidup tanpa kepastian status.
Lebih parah lagi, Mirah mengungkapkan adanya praktik pemalakan terhadap calon pekerja yang ingin masuk melalui jalur outsourcing. Ia menyebut banyak buruh dipaksa membayar antara Rp10 juta hingga Rp25 juta agar bisa diterima bekerja.
Uang tersebut diduga mengalir ke oknum direksi dan manajer perusahaan, serta melibatkan jaringan luas mulai dari ormas, oknum aparat, hingga tokoh-tokoh masyarakat lokal. Bahkan, ada pimpinan serikat buruh yang ternyata memiliki perusahaan outsourcing sendiri.
Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyarankan pemerintah untuk tidak gegabah. Ia menyebut perlu ada perbaikan pengawasan ketimbang menghapus total sistemnya.
Menurutnya, sistem alih daya tidak sepenuhnya buruk karena membantu distribusi pekerjaan dari perusahaan besar ke menengah dan kecil. Ia mengibaratkan, “Kalau ada tikus di lumbung, yang ditangkap harus tikusnya, bukan membakar lumbungnya.”
Presiden Prabowo menyadari kompleksitas isu ini. Ia menegaskan bahwa langkah penghapusan outsourcing harus tetap menjaga iklim investasi. Ia berjanji akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor untuk mencari solusi bersama.
“Tanpa investasi, tak ada pabrik. Tanpa pabrik, kalian tak bekerja. Jadi kita harus kerja sama,” kata Prabowo dengan nada diplomatis.
Redaksi Energi Juang News
