Energi Juang News, Jakarta- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi rencana penggunaan pesawat mewah Boeing 747-8 milik keluarga kerajaan Qatar sebagai pengganti sementara Air Force One. Pesawat ini, yang dijuluki “istana terbang,” akan digunakan hingga dua unit Air Force One baru selesai diproduksi oleh Boeing.
“Ini adalah kesepakatan yang sangat transparan dan tanpa biaya,” ujar Trump melalui akun media sosialnya. Ia menambahkan bahwa pesawat tersebut akan digunakan sementara dan nantinya disumbangkan ke yayasan perpustakaan presidensialnya pada Januari 2029.
Jet tersebut akan terlebih dahulu diserahkan kepada Angkatan Udara AS untuk dimodifikasi sesuai standar keamanan dan komunikasi presiden. Biaya modifikasi ini akan ditanggung oleh militer. Penasihat hukum Trump, termasuk Jaksa Agung Pam Bondi, menyatakan bahwa penerimaan pesawat ini sah secara hukum karena tidak bersyarat dan tidak diberikan langsung kepada Trump.
Namun, rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak. Senator Demokrat Chuck Schumer menyatakan, “Ini adalah bentuk korupsi yang terang-terangan dan melanggar Konstitusi.” Senator Chris Murphy menambahkan, “Penerimaan hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan Kongres jelas melanggar klausul emolumen.
Sementara itu, pemerintah Qatar mengakui adanya diskusi mengenai pesawat tersebut, namun membantah bahwa pesawat itu adalah hadiah. Mereka menyatakan bahwa belum ada keputusan final terkait transfer pesawat tersebut.
Trump sebelumnya telah menyatakan ketidaksenangannya terhadap Boeing karena keterlambatan produksi Air Force One baru. “Saya tidak senang dengan Boeing. Mereka terlalu lama menyelesaikan proyek ini,” ujar Trump. Ia bahkan mempertimbangkan opsi lain, termasuk membeli pesawat bekas dan memodifikasinya.
Dengan kontroversi yang terus berkembang, banyak pihak menantikan klarifikasi lebih lanjut dari Gedung Putih dan Kongres mengenai legalitas dan etika dari rencana ini. Sementara itu, Trump tetap bersikukuh bahwa kesepakatan ini adalah solusi sementara yang sah dan efisien untuk kebutuhan transportasi presiden.
Redaksi Energi Juang News
