Energi Juang News, Jakarta– Realitas kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 24 juta orang di Tanah Air masih tergolong miskin. Persentasenya mencapai 8,57 persen dari total penduduk, menandakan bahwa jutaan keluarga belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
Standar Pengeluaran Menunjukkan Realitas Ekonomi
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam kunjungan kerja di Universitas PGRI Semarang pada Selasa (27/5/2025), menyampaikan bahwa pengeluaran per kapita sebesar Rp 600.000 per bulan menjadi indikator batas kemiskinan. Bahkan, 1,13 persen penduduk Indonesia atau 3,17 juta jiwa tergolong dalam kategori miskin ekstrem, yaitu mereka yang hanya mampu membelanjakan Rp 400.000 per bulan.
Langkah Pemerintah Menanggulangi Kemiskinan
Untuk itu, pemerintah telah menginisiasi berbagai program pengentasan kemiskinan. Menurut Agus, kunci keberhasilan Indonesia untuk bangkit adalah menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh.
“Indonesia tidak akan bisa maju jika masih banyak rakyatnya hidup miskin. Ini adalah tugas kita bersama,” tegasnya.
Program Berbasis Data Akurat
Upaya ini akan difokuskan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Agus menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Bantuan Pasif dan Pemberdayaan Ekonomi
Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pasif seperti Program Keluarga Harapan (PKH), namun juga mendorong pemberdayaan melalui bantuan usaha. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif secara ekonomi.
“Kalau ada yang mau bekerja, kita siapkan lapangan kerja. Yang ingin berusaha, kita bantu usahanya agar bisa menghasilkan,” ujar Agus.
Target Penurunan Kemiskinan Nasional
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 2 persen selama masa pemerintahannya. Sedangkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menargetkan angka kemiskinan di Indonesia berada di bawah 5 persen pada tahun 2029, dan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.
Redaksi Energi Juang News
