Energi Juang News, Jakarta-Kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026, mendapat sorotan tajam Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan menilai hal itu cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional.
“Setiap tahun, masalah hampir sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang diteliti, hingga praktik pungutan pembohong yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah,
“Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun,” kata Puan , Selasa, 17 Juni 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai kekacauan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) bukan sekadar kegagalan administratif. Melainkan pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang adil dan jujur.
“Ketika anak-anak ditolak dari sekolah yang hanya berjarak ratusan meter dari rumah mereka karena sistem zonasi digital yang tidak masuk akal, maka yang dilukai bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga masa depan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, pendaftaran siswa baru yang kini bernama SPMB kembali dicat dengan izin dan protes dari orang tua murid di berbagai tempat. Adapun SPMB menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya fokus pada zonasi.
SPMB lebih menekankan pada faktor-faktor lain seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutas. Namun banyak orang tua calon peserta didik baru menyatakan mengecewakan mereka karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, meskipun rumah mereka dekat dengan tujuan sekolah. Sebaliknya, beberapa peserta yang tinggal jauh justru berhasil lolos seleksi.
Bahkan, adapula laporan tentang dugaan manipulasi data domisili yang muncul kembali di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Modusnya termasuk perpindahan domisili secara tiba-tiba dan pemalsuan Kartu Keluarga (KK), yang diduga dilakukan untuk mencapai zona sekolah tertentu.
“Pendidikan seharusnya menjadi ruang paling aman dan inklusif untuk semua anak. Namun kenyataannya, pintu masuk ke sekolah justru menjadi arena yang penuh interaksi,” sebut Puan.
Menurut Puan, sistem zonasi justru menjadi alat diskriminatif yang tidak mempertimbangkan realitas sosial dan geografis di beberapa daerah. Sebab, mana anak-anak menjadi korban dari sistem yang tidak sensitif terhadap fakta lapangan.
Selain itu, Puan juga menyoroti lemahnya kontrol atas digitalisasi dalam sistem pendidikan. Negara yang mendesak hadir saat sistem digital dan data domisili bisa dimanipulasi.
“Ketika data domisili bisa diatur sedemikian rupa oleh oknum, maka kita tidak sedang membangun sistem yang adil, kita sedang membiarkan penyimpangan berlangsung di balik layar,” sebut dia.
Puan juga merasa miris karena tidak ada pembenahan menyeluruh yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini. Untuk itu, ia mencerminkan agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap mekanisme PPDB, termasuk sistem zonasi yang terbukti menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi akses.
“Audit independen terhadap sistem pendaftaran digital yang digunakan di seluruh provinsi, guna menutup celah manipulasi dan intervensi pihak ketiga,” tegas Puan.
“Penegakan hukum terhadap setiap bentuk pungli, suap, atau jual-beli kursi yang merusak integritas sistem pendidikan nasional juga harus diberlakukan,” imbuh Cucu Bung Karno tersebut.
Pemerintah juga diminta untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi konsentrasi sekolah unggulan hanya di titik-titik tertentu.
“Hak anak untuk bersekolah bukanlah hak istimewa, itu hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Tidak ada alasan bagi negara untuk gagal menyelenggarakan proses masuk sekolah dengan transparan, manusiawi, dan adil,” ujar Puan.
Redaksi Energi Juang News
