Energi Juang News, Jakarta– Proyek pembangunan hunian bagi para pejabat tinggi negara dan aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin mendekati tahap eksekusi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa 109 rumah tapak untuk menteri dan wakil menteri, serta delapan menara apartemen untuk ASN akan segera dibangun. Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Basuki, pihak pengembang yang akan terlibat adalah PT Intiland Development Tbk, yang ditunjuk untuk membangun rumah tapak menteri dan wamen, serta PT Nindya Karya yang akan menangani pembangunan delapan tower apartemen ASN.
“Semua sudah dalam proses. Sekarang kami hanya menunggu persetujuan terakhir dari Menteri Keuangan terkait availability payment,” ujar Basuki kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025). Availability payment merupakan bentuk pembayaran yang dijamin pemerintah sebagai bagian dari skema KPBU.
Proses administrasi sudah rampung. Saat ini tinggal menunggu penandatanganan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Basuki belum membeberkan besaran anggaran yang dialokasikan, karena proses tender baru bisa dilakukan setelah KPBU ditandatangani.
“Untuk pembangunan gedung DPR dan MPR, itu berbeda. Akan dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tambah Basuki.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat, menambahkan bahwa proses tender akan dimulai pada Juli 2025. Tender ini mencakup proyek hunian. Selain itu, tender juga meliputi pembangunan gedung legislatif, yudikatif, jalan, embung, dan fasilitas air minum.
“Total ada tujuh paket pekerjaan untuk gedung legislatif dan yudikatif. Di samping itu, kami juga menyiapkan tender untuk pekerjaan jalan di kawasan tersebut, pembangunan embung, serta sistem air minum,” terang Danis.
Tender ini bagian dari perencanaan anggaran 2026. Pengerjaannya akan dilaksanakan bertahap setelah anggaran disahkan. Pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendukung di IKN agar bisa mulai beroperasi optimal sesuai target pemindahan pusat pemerintahan.
Dengan tahapan pembangunan yang kian dekat, proyek IKN kembali menjadi sorotan. Keputusan Menteri Keuangan menjadi kunci utama dimulainya salah satu pembangunan paling signifikan di wilayah baru ibu kota Indonesia tersebut.
Redaksi Energi Juang News
