Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Sekitar satu dekade yang lalu, wacana tentang kemandirian ekonomi nasional menjadi tema sentral dalam banyak pidato pejabat publik. Kita diminta berdiri di atas kaki sendiri, membangun industri nasional, dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada kekuatan luar. Namun, kenyataan politik dan ekonomi global hari ini tampaknya berbicara lain.
Belum lama ini, pemerintah Indonesia menyepakati perjanjian kerja sama perpajakan dengan Amerika Serikat. Dalam detailnya, kesepakatan itu disertai dengan kewajiban pembelian 50 unit pesawat buatan perusahaan AS. Pembenaran yang diberikan cukup standar: peningkatan kerja sama ekonomi, insentif fiskal, dan peluang investasi. Namun, alih-alih menjadi kabar baik, perjanjian ini memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.
Transaksi Diplomatik atau Konsesi Terselubung?
Secara normatif, kerja sama bilateral memang sering disertai dengan paket-paket ekonomi. Tapi ketika perjanjian perpajakan yang idealnya bersifat teknis dan administratif dijadikan pintu masuk untuk transaksi besar pembelian alat transportasi udara, muncul kekhawatiran bahwa logika kebijakannya telah digeser. Bukankah ini lebih menyerupai barter berskala negara?
Ketika pajak dikaitkan dengan belanja modal, maka batas antara kerja sama dan konsesi menjadi kabur. Pemerintah memang tidak menyebutnya sebagai tekanan. Namun, dalam praktik hubungan internasional, kekuatan ekonomi negara besar sering tampil dalam bentuk “soft coercion” dorongan halus, tapi berdampak kuat.
Beban Fiskal yang Luput Dibahas
Satu unit pesawat komersial setara dengan ratusan miliar rupiah, belum termasuk biaya pelatihan, perawatan, suku cadang, dan infrastruktur pendukung. Dengan kata lain, 50 pesawat bukan sekadar angka; ia adalah beban anggaran yang nyata. Apalagi jika pembelian dilakukan tanpa urgensi yang jelas dari maskapai nasional atau strategi jangka panjang dari sektor pertahanan dan logistik negara.
Sementara itu, ruang fiskal Indonesia masih ketat. Rasio pajak terhadap PDB kita tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara. Dana publik masih sangat dibutuhkan untuk sektor vital seperti pangan, pendidikan dasar, mitigasi bencana, dan pengembangan energi bersih. Di tengah kondisi ini, memborong pesawat buatan asing tampak tidak selaras dengan kebutuhan prioritas nasional.
Transparansi yang Menghilang dalam Kabut
Kebijakan sebesar ini semestinya dikawal dengan transparansi sejak awal. Namun hingga hari ini, publik tidak mendapatkan penjelasan utuh soal rincian perjanjian, skema pembiayaan, dan analisis untung-rugi dari transaksi tersebut. DPR pun belum terlihat bersuara lantang, apalagi meminta laporan evaluatif dari kementerian terkait.
Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kebijakan strategis tak bisa hanya ditentukan oleh segelintir orang di ruang tertutup. Publik berhak tahu apakah pembelian ini didasarkan pada kebutuhan nasional atau sekadar kesepakatan dagang yang tidak imbang.
Siapa yang Diuntungkan?
Dalam setiap kebijakan, selalu ada pihak yang diuntungkan. Dalam hal ini, produsen pesawat di AS jelas meraih pasar besar, sementara Indonesia mendapatkan… insentif pajak? Sulit untuk tidak melihat ini sebagai bentuk diplomasi dagang yang timpang, di mana negara berkembang didorong mengambil keputusan besar demi memperoleh akses fiskal yang seharusnya bisa dirundingkan tanpa prasyarat komersial.
Apalagi bila pesawat-pesawat ini tidak memiliki kontribusi langsung pada pelayanan publik atau penguatan industri nasional. Apakah Indonesia akan mengembangkan industri komponennya? Apakah akan ada alih teknologi? Atau semuanya hanya akan berakhir sebagai konsumsi sekali pakai dalam skema global supply chain?
Di Persimpangan Kedaulatan
Lebih dari sekadar transaksi bisnis antarnegara, kebijakan ini menjadi refleksi ke mana arah kedaulatan ekonomi Indonesia dibawa. Apakah kita masih berani menentukan jalan sendiri, atau justru telah terbiasa menjadikan insentif asing sebagai dasar pengambilan keputusan strategis?
Kita memang hidup dalam dunia yang saling tergantung. Tapi ketergantungan bukan berarti tunduk. Ketika sebuah negara terus-menerus menyusun kebijakannya untuk menyesuaikan diri dengan kemauan kekuatan besar, maka lambat laun ia akan kehilangan kemampuan untuk menegosiasikan masa depannya sendiri.
Maka pertanyaannya bukan hanya “berapa harga 50 pesawat itu?”, tapi “berapa harga kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini?”
Redaksi Energi Juang News
