Energi Juang News, Jakarta- Jakarta selama ini kerap dibayangkan sebagai kota megapolitan dengan gedung tinggi, jalan tol, dan pelabuhan besar. Namun di pesisir utaranya, tepatnya di Cilincing, hidup kaum Marhaen yang sesungguhnya yaitu para nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari laut, tenaga, dan ombak setiap hari. Mereka bukan pemilik modal besar, bukan pengendali kebijakan, melainkan rakyat pekerja yang menopang kebutuhan pangan sekaligus menjaga denyut maritim bangsa dari pinggiran. Ironisnya, di tengah arus pembangunan yang terus bergerak, kehidupan nelayan justru perlahan terdesak oleh reklamasi, pencemaran industri, serta pembangunan berskala besar seperti tol laut yang kerap menempatkan mereka sebatas penonton di tanah dan lautnya sendiri.
Saat Bung Gio dan Bung Almendo dari GMNI IPB turun langsung ke Kampung Nelayan Cilincing dan berdialog bersama Bang Edi selaku Ketua Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI), realitas yang terlihat di lapangan jauh dari narasi pembangunan yang selama ini dibanggakan. Hamparan pesisir yang seharusnya menjadi ruang hidup masyarakat nelayan justru memperlihatkan kondisi memprihatinkan: air laut menghitam, aroma limbah menyengat, aktivitas industri mengepung wilayah pesisir, dan lingkungan yang secara kasat mata menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan ekologis. Dalam kondisi seperti itu, persoalan nelayan hari ini jelas bukan sekadar soal hasil tangkapan yang menurun, melainkan penyempitan ruang hidup yang terjadi secara sistematis.
“Dulu satu mil sudah ada ikan. Sekarang harus jauh, karena laut dekat pesisir sudah tercemar dan ruang tangkap makin sempit,” ungkap Bang Edi.
Pernyataan tersebut menjadi potret perubahan ekologis yang nyata. Laut yang dulu menjadi sumber penghidupan dekat dari bibir kampung kini berubah akibat limbah industri, pembangunan tol laut, reklamasi, serta proyek-proyek pesisir lain yang mempersempit akses tradisional nelayan. Nelayan kini dipaksa melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang meningkat, risiko cuaca yang lebih besar, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Belum lagi pembangunan tanggul beton dan proyek pesisir tertentu yang dikhawatirkan memantulkan arus saat musim barat, menciptakan ancaman baru bagi keselamatan kapal-kapal kecil milik warga.
Namun, di tengah tekanan tersebut, masyarakat nelayan Cilincing bukan kelompok yang tinggal diam. Dari perbincangan bersama KUNCI, terlihat bagaimana warga terus berupaya bertahan melalui inovasi lokal—mulai dari perubahan metode budidaya kerang yang lebih efisien, hingga gagasan membangun keramba sebagai alternatif ekonomi di tengah laut yang kian sulit diprediksi. Artinya, masyarakat pesisir bukan tidak mampu beradaptasi. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemauan untuk bertahan. Yang kerap absen justru dukungan struktural: riset, akses teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan yang berpihak.
Di sinilah persoalan besar itu muncul. Pembangunan sering kali hadir dalam bentuk betonisasi, industrialisasi, dan proyek strategis, tetapi minim dialog yang benar-benar menempatkan nelayan sebagai subjek utama. Mereka lebih sering diberi tahu daripada diajak menentukan. Padahal, nelayan adalah kelompok pertama yang merasakan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari setiap perubahan pesisir.
Lebih dari itu, Bung Gio dan Bung Almendo juga melihat bahwa keresahan di Cilincing telah melahirkan kekuatan sosial baru melalui KUNCI. Di bawah kepemimpinan Bang Edi, KUNCI tidak hanya bergerak dalam isu nelayan, tetapi juga membangun kesadaran wilayah melalui seni, budaya, olahraga, hingga advokasi sosial. Dari festival kampung nelayan hingga gerakan penolakan reklamasi, mereka sedang memperjuangkan lebih dari sekadar mata pencaharian mereka sedang menjaga identitas, ruang hidup, dan masa depan kampungnya.
Karena itu, perjuangan masyarakat pesisir Cilincing tidak dapat dibaca sebagai penolakan terhadap pembangunan. Ini adalah kritik terhadap pembangunan yang eksklusif, yang terlalu mudah mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan modal dan proyek. Ketika laut tercemar, ruang tangkap menyempit, kampung terancam tertutup beton, dan nelayan dipinggirkan dari kebijakan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi warga pesisir, tetapi juga keadilan sosial serta kedaulatan maritim bangsa.
GMNI IPB memandang bahwa persoalan Cilincing bukan sekadar isu lokal, melainkan cerminan sejauh mana negara hadir melindungi kaum Marhaen di wilayah pesisir. Negara, pemerintah daerah, serta instansi terkait tidak boleh hanya hadir sebagai pelaksana pembangunan, tetapi wajib memastikan bahwa setiap pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ruang hidup rakyat kecil. Sebab ketika kampung nelayan kehilangan lautnya, bangsa ini sejatinya sedang kehilangan salah satu fondasi maritimnya.
Cilincing hari ini memberi pesan penting: pembangunan tanpa keberpihakan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Jika suara nelayan terus diabaikan, maka yang tersisa kelak bukan lagi kampung nelayan melainkan kampung tembok yang tercemar.
Oleh Bung Giovani
Komisaris GMNI IPB
Redaksi Energi Juang News
