Energi Juang News, Jakarta– Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demonstrasi damai memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65, Rabu (24/9/2025). Massa bergerak dari kawasan Monas menuju Istana Negara sambil mengusung spanduk bertuliskan “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan” dan “Tanah untuk Rakyat”.
Aksi ini dimulai pukul 09.00 WIB dari depan IRTI Monas, kemudian dilanjutkan dengan long march ke Istana Presiden. Koordinator aksi, Fajar Angga, menegaskan tuntutan utama adalah agar pemerintah segera melaksanakan reforma agraria sejati demi kedaulatan pangan.
Dalam momentum HTN 2025, SPI menyampaikan enam tuntutan penting. Pertama, pemerintah diminta segera menyelesaikan konflik agraria yang menjerat banyak petani. Mereka juga menolak segala bentuk kriminalisasi serta kekerasan terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah.
Kedua, tanah milik perusahaan perkebunan dan kehutanan harus dialokasikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). SPI menilai langkah ini akan mempercepat pemerataan akses tanah untuk rakyat kecil.
Tuntutan ketiga, penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH harus dijadikan bagian dari TORA, bukan alat pembatas akses petani.
Keempat, SPI mendesak pemerintah merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023. Regulasi tersebut harus diarahkan pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani desa.
Kelima, revisi terhadap sejumlah undang-undang juga diperlukan. Mulai dari UU Pangan, UU Kehutanan, hingga UU Koperasi yang harus memperkuat posisi petani. Selain itu, SPI mendorong lahirnya UU Masyarakat Adat sebagai perlindungan bagi komunitas tradisional.
Tuntutan terakhir adalah pencabutan UU Cipta Kerja. SPI menilai aturan ini memperlebar ketimpangan agraria, mengancam kemandirian ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pangan impor.
Mereka juga mendesak pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani. Lembaga ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan serta implementasi reforma agraria secara nyata.
Aksi yang berlangsung di jantung ibu kota ini mendapat pengawalan ketat. Polisi menurunkan 8.340 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI. Aparat ditempatkan di titik strategis seperti Istana Negara dan DPR/MPR RI.
Meski demikian, aksi berjalan tertib dengan pekikan slogan “Landreform, Tanah untuk Rakyat!”. Lalu lintas sempat direkayasa secara situasional menyesuaikan eskalasi massa di lapangan.
Energi Juang News
