Energi Juang News, Jakarta– Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, resmi mengundurkan diri pada Jumat (22/8) waktu setempat. Keputusan ini diambil setelah kabinet Belanda gagal mencapai kesepakatan mengenai penerapan sanksi tambahan terhadap Israel.
Pengunduran diri Veldkamp diikuti langkah Partai New Social Contract (NSC), partai kanan-tengah yang ia wakili, menarik diri dari koalisi pemerintahan. Kondisi ini semakin memperburuk situasi politik yang sedang rapuh di Belanda.
Sehari sebelumnya, Veldkamp menegaskan pentingnya langkah baru terhadap Israel. Ia menilai tindakan militer Israel di Gaza, khususnya terhadap Hamas, semakin menunjukkan pendekatan keras yang tidak bisa diabaikan.
Pada bulan lalu, Belanda sudah menyatakan dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non grata. Belanda juga menjadi salah satu dari 21 negara yang menandatangani deklarasi bersama. Deklarasi itu mengecam keputusan Israel melanjutkan proyek permukiman besar di Tepi Barat.
Namun, rapat kabinet pada Jumat tetap berakhir tanpa hasil. Veldkamp mengatakan kepada kantor berita ANP bahwa ia tidak mampu mendorong langkah lebih tegas yang menurutnya dibutuhkan. Ia merasa terhalang dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang dianggap penting.
Menurut Veldkamp, usulannya sebenarnya dibahas serius, tetapi selalu menghadapi penolakan di pertemuan kabinet. Situasi ini membuatnya memilih mundur dari jabatannya.
Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan penyesalan atas keputusan Veldkamp. Ia juga menyesalkan langkah NSC menarik diri dari koalisi, padahal partai tersebut merupakan kekuatan besar di parlemen.
Schoof mengakui bahwa kondisi Gaza semakin buruk dan dramatis. Namun, ia menekankan bahwa semua pihak sudah memahami betapa mendesaknya situasi tersebut.
Tekanan publik terhadap pemerintah Belanda juga semakin kuat. Demonstrasi besar di Den Haag diikuti hingga 150 ribu orang, menjadi aksi protes terbesar dalam 20 tahun terakhir.
Para demonstran menuntut Belanda menjatuhkan sanksi nyata terhadap Israel. Mereka juga menyerukan akses kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Pada hari yang sama, PBB menyatakan bahwa wilayah Gaza kini menghadapi bencana kelaparan akibat hambatan bantuan.
Redaksi Energi Juang News
