Energi Juang News, Jakarta– Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mencabut Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menjadikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU, Afifuddin, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).
Afifuddin menegaskan pembatalan aturan ini diambil setelah KPU menerima masukan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil hingga lembaga yang fokus pada keterbukaan informasi. KPU kemudian menggelar rapat khusus untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Informasi, karena masalah ini menyangkut keterbukaan data publik. Setelah mempertimbangkan semua masukan, KPU secara resmi membatalkan keputusan nomor 731 tahun 2025,” ujar Afifuddin.
Sebelumnya, Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025, menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik selama lima tahun. Salah satunya adalah dokumen ijazah calon presiden dan wakil presiden.
Dalam aturan sebelumnya, dokumen hanya bisa diakses jika pemilik data memberikan persetujuan tertulis atau jika informasi tersebut berkaitan dengan jabatan publik tertentu. Kebijakan itu sempat memicu kontroversi dan kritik dari publik yang menilai KPU menghambat transparansi demokrasi.
Dengan pembatalan ini, masyarakat kini dapat mengakses dokumen penting tersebut tanpa harus menunggu persetujuan tertulis. Langkah ini dianggap sebagai kemenangan bagi keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.
Keputusan KPU untuk membuka dokumen ijazah dipandang sebagai momentum penting menjelang Pemilu 2029. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mencegah polemik serupa di masa depan.
Redaksi Energi Juang News
