Energi Juang News, Depok– Direktur Imparsial Ardi Manto memperingatkan bahaya kian meluasnya peran militer di ranah sipil yang dapat mengikis demokrasi di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar anomali, tetapi bagian dari rekonsolidasi militerisme yang makin nyata di era pemerintahan sekarang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ardi dalam Seminar Nasional bertajuk “Arus Balik Reformasi TNI di Tengah Krisis Demokrasi” di Gedung Nusantara II, FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (8/10/2025).
Militer Masuk Ruang Sipil
Ardi mengungkapkan gejala paling menonjol adalah normalisasi keterlibatan militer dalam urusan nonpertahanan. Salah satunya melalui penandatanganan sekitar 100 memorandum of understanding (MoU) antara TNI dengan lembaga sipil sejak periode Presiden Jokowi (2014–2024).
“Publik seperti mulai terbiasa melihat kehadiran militer di sektor sipil. Kritik yang muncul sangat minim, hanya datang dari kalangan akademisi dan pegiat demokrasi,” ujar Ardi.
Ribuan Prajurit Duduki Jabatan Sipil
Data Pusat Penerangan TNI per Februari 2025 mencatat 4.472 prajurit aktif kini menempati jabatan sipil. Menurut Ardi, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan UU Nomor 34 Tahun 2004.
“Prajurit aktif tetap memiliki loyalitas ganda kepada komandannya di militer dan pejabat sipil. Itu jelas mengancam independensi birokrasi sipil,” tegasnya.
Revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas jumlah lembaga sipil yang boleh diisi prajurit aktif, dari 10 menjadi 14, dianggap semakin memperkuat gejala rekonsolidasi militerisme.
Komando Teritorial Diperluas
Ardi juga menyoroti penguatan struktur komando teritorial, yang kini bahkan mengurus ketahanan pangan hingga perikanan. Ia menilai rencana pembentukan ratusan batalion teritorial hingga 2029 adalah sinyal bahaya.
“Alih-alih memperkuat kontrol sipil atas militer, negara justru memperluas peran militer ke ranah yang bukan tugas utamanya,” ucap Ardi.
Minimnya Kritik Publik
Imparsial menyayangkan lemahnya respon elite politik terhadap fenomena ini. Menurut Ardi, hanya kelompok sipil dan akademisi yang konsisten menyuarakan kekhawatiran.
“Elite politik seharusnya paling peka melihat kemunduran demokrasi. Tapi yang bersuara lantang justru masyarakat sipil,” katanya.
Redaksi Energi Juang News
