Energi Juang News, Mataram — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, menekankan pentingnya pengawasan dan edukasi ketat terhadap tata kelola tambang berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengingatkan agar kebijakan tambang koperasi tidak disalahgunakan atas nama kepentingan rakyat, tetapi justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan hukum.
“Usaha tambang melalui koperasi tidak mudah. Banyak koperasi yang tidak memenuhi syarat, bahkan fiktif, hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Karena itu, perlu pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat kepolisian,” ujar Falah dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Lombok, Senin (6/10/2025).
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah itu juga mengapresiasi kinerja aparat kepolisian di NTB yang dinilai berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kondisi kamtibmas yang kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pariwisata daerah.
“Insya Allah, kamtibmas di Lombok semakin baik, angka kriminalitas bisa ditekan. Ini tentu harus terus dijaga agar iklim sosial dan ekonomi di daerah ini tetap stabil,” kata Falah.
Ia menyoroti penerapan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola tambang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak koperasi tambang yang tidak memenuhi ketentuan dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Falah, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Aktivitas tambang tanpa pengawasan, terutama tambang emas rakyat, berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.
“Kita harus sadar, tambang rakyat memiliki risiko besar terhadap lingkungan. Penggunaan merkuri, misalnya, sangat berbahaya. Jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan, Lombok yang menjadi destinasi wisata unggulan bisa kehilangan daya tariknya,” ucapnya.
Untuk itu, Falah mendorong Polda NTB memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut, katanya, penting untuk memastikan kegiatan tambang koperasi benar-benar berkelanjutan serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Saya minta pengawasan dan edukasi ini benar-benar dijaga. Jangan sampai atas nama koperasi, malah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
