Energi Juang News, Jakarta– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik tajam dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberi rapor merah atas kinerja setahun terakhir di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Iqbal, kondisi pekerja saat ini justru semakin buruk. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi, sementara dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan makin menambah beban. “Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja,” tegas Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).
Ia menyebut tidak ada kebijakan baru yang mampu menjawab keresahan buruh. Masalah lama seperti upah murah, maraknya outsourcing, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja perempuan belum teratasi. Bahkan, keberadaan tenaga kerja asing non-ahli tetap dibiarkan.
Presiden Partai Buruh itu menilai Kementerian Ketenagakerjaan gagal menjalankan peran pentingnya. Menurutnya, Omnibus Law Cipta Kerja membuat posisi buruh semakin lemah karena fleksibilitas hubungan kerja yang tidak terkendali.
“Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” kata Iqbal. Ia menambahkan, buruh semakin terhimpit dengan minimnya jaminan perlindungan.
Iqbal juga menyinggung mandeknya penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024. “Proses reformasi ketenagakerjaan macet di tangan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Iqbal, menandakan tidak adanya arah perubahan serius. Pemerintah dianggap hanya menunda masalah tanpa solusi konkret.
Dia menegaskan, Presiden Prabowo harus turun tangan langsung. “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar mewujudkan penghidupan layak bagi kemanusiaan,” katanya.
Bagi buruh, setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah cermin kegagalan melindungi tenaga kerja. Tanpa perubahan, mereka khawatir kondisi pekerja akan semakin terpuruk.
Redaksi Energi Juang News
