Energi Juang News, Jakarta – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan bahwa 57 pegawai yang diberhentikan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) siap kembali aktif bekerja. Mereka sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes dan resmi diberhentikan pada 30 September 2021.
“Atas dorongan luas masyarakat, saya dan seluruh rekan 57 pegawai yang disingkirkan melalui TWK menyatakan bersedia kembali bertugas di KPK,” ujar Praswad dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).
Keputusan pemberhentian pegawai KPK pada 2021 diambil lewat rapat koordinasi di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah pejabat, termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta pimpinan KPK saat itu.
Pasca-pemberhentian, para eks pegawai KPK membentuk wadah baru bernama IM57+ Institute, yang disahkan sebagai badan hukum pada 5 Januari 2022. Organisasi ini aktif menyuarakan isu antikorupsi dan reformasi hukum.
Tuntutan Keadilan
Praswad menyebut pengembalian 57 pegawai ini bisa menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan KPK saat ini, Setyo Budiyanto. Langkah tersebut dapat menjadi penegasan bahwa era baru pemberantasan korupsi berbeda dari era sebelumnya di bawah Firli Bahuri, yang kini berstatus tersangka kasus korupsi.
“Cara paling konkret untuk membuktikan itu adalah mengembalikan hak konstitusional pegawai KPK yang dirampas secara brutal melalui TWK,” kata Praswad.
Sengketa dengan BKN
Di sisi lain, sidang perdana sengketa informasi publik antara eks pegawai KPK dan BKN telah digelar pada Senin (13/10/2025). IM57+ Institute menuntut keterbukaan dokumen TWK yang hingga kini masih dirahasiakan.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai sidang ini krusial untuk membuka fakta pelaksanaan TWK yang selama empat tahun dianggap penuh kejanggalan. “Pembukaan dokumen TWK menjadi semakin relevan untuk menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh,” ujarnya.
Dengan kesiapan eks pegawai KPK untuk kembali, kini publik menunggu apakah pemerintah dan KPK berani mengambil langkah nyata demi pemulihan integritas lembaga antirasuah tersebut.
Redaksi Energi Juang News
