Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah daerah yang tidak terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia ikut merogoh APBD untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pola “patungan antardaerah” ini menegaskan solidaritas terhadap warga yang terdampak bencana besar di Sumatera.
Pemda Non-Terdampak Ikut Patungan
Tito menjelaskan, ada daerah yang langsung mengirimkan dukungan anggaran dalam bentuk uang dan ada pula yang mengirim bantuan berupa barang. “Kemudian dari daerah juga langsung mengirimkan sejumlah dukungan anggaran, ada juga berupa barang, terima kasih banyak,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Ia merinci, Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi menyetor bantuan senilai Rp 7 miliar. Kalimantan Timur mengalokasikan Rp 7,5 miliar, Sulawesi Utara Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan Rp 4 miliar, dan Jawa Tengah Rp 1,3 miliar.
Deretan Angka Sumbangan Daerah
Tito juga menyebut Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa langsung menggelontorkan Rp 5 miliar. Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan Rp 1,5 miliar, sementara Sumatera Selatan mengirim bantuan dalam bentuk barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah Rp 3 miliar, dan Sulawesi Barat Rp 1 miliar.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono menyalurkan bantuan Rp 3 miliar untuk korban bencana di Sumatera. Adapun Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyumbangkan dana Rp 2 miliar melalui skema yang sama.
DKI Salurkan Dana Langsung ke Lhokseumawe
“DKI Rp 3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe dan kebutuhan-kebutuhan lain dalam bentuk barang, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar,” kata Tito. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan darurat di titik-titik bencana yang paling parah terdampak.
Tito kemudian menjumlahkan bahwa kontribusi pemda non terdampak mencapai Rp 43 miliar. “Total Rp 43 miliar, ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang turun langsung ke sana lebih kurang Rp 5 miliar, jadi total menjadi Rp 48 miliar,” imbuhnya.
Konteks Banjir dan Bantuan Pemerintah Pusat
Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Sumatera dengan total Rp 268 miliar. Skema ini berjalan paralel dengan patungan pemda non terdampak yang dicatat Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari gerakan solidaritas nasional.
Redaksi Energi Juang News
