Oleh Esteria Tamba
(Aktivis/Penulis)
Bencana yang mengguncang Indonesia, khususnya Sumatera mengundang keprihatinan khalayak. Betapa tidak, bencana berupa banjir dan longsor itu telah membunuh ratusan orang.
Sebagaimana diungkapkan BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara tercatat 442 orang.
Namun, bencana ini mengangkat fakta yang tak kalah memprihatinkan ke permukaan. Fakta itu adalah kebijakan pemangkasan anggaran.
Ya, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 dapat memperlambat penanganan banjir dan longsor di tiga provinsi itu.
Bahkan sejatinya, pemangkasan belanja kementerian, lembaga, serta dana transfer daerah sangat berpotensi mengganggu kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.
Dana transfer ke daerah (TKD) memang menjadi sumber utama pendanaan pos dana tidak terduga (DTT) guna penanganan darurat bencana. Bila dana transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga pun ikut tergerus. Padahal dana ini yang digunakan untuk respons cepat bencana.
Pemotongan signifikan juga tampak pada anggaran nasional untuk lembaga kebencanaan. Celios mencatat, alokasi anggaran untuk lembaga kebencanaan berada pada level terendah selama 15 tahun terakhir.
Hal itu tampak, ketika anggaran BNPB menunjukkan tren penurunan sejak 2022. Pada 2021, anggaran mencapai Rp 7,1 triliun. Namun, pada 2025 anggaran turun menjadi Rp 2 triliun.
Padahal, pada 2025, total pagu program prioritas pemerintah mencapai Rp 929 triliun. Anggaran itu banyak tersedot untuk subsidi energi sebesar Rp 394,3 triliun dan subsidi non-energi Rp 104,5 triliun.
Jadi, alokasi anggaran kebencanaan masih terlalu kecil dibanding kebutuhan dan program prioritas pemerintah lainnya. Padahal, Indonesia berada di wilayah rawan bencana.
Hal ini menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak masuk akal, ketika anggaran lembaga kebencanaan justru dipangkas.
Apalagi, dampak pemangkasan itu tidak hanya dirasakan pada fase darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan pencegahan. Sebab BNPB, salah satu lembaga yang dipangkas anggarannya, bertanggung jawab dalam pelatihan mitigasi, serta kesiapan peralatan dan personel dalam menghadapi bencana.
Sehingga, jangan salahkan siapapun yang mengatakan bahwa, pemangkasan anggaran turut berpengaruh pada banyaknya korban bencana di Sumatera saat ini.
Redaksi Energi Juang News
